Taufan Pawe Berbagi Ilmu di IPDN Sulsel, Tekankan Integritas dan Tata Kelola Pemerintahan

klikkiri.co – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, DR. HM. Taufan Pawe, SH., MH. memberikan Ceramah Umum di hadapan civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Daerah Sulawesi Selatan, di Kabupaten Gowa, Jumat 5 Juni 2026.

Agenda strategis ini dihadiri langsung oleh Direktur IPDN Daerah Sulsel, Asisten III Setda Kabupaten Gowa, jajaran Wakil Direktur, tenaga pengajar, staf, serta diikuti oleh lebih dari seratus Praja Muda IPDN yang antusias menyerap pengalaman dari tokoh nasional tersebut.

​Dalam sambutannya, Direktur IPDN Kampus Sulawesi Selatan, Prof. Dr. H. Murtir Jeddawi, SH., S.Sos.I., M.Si., menyampaikan bahwa saat ini terdapat 101 praja dari berbagai pulau di Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di kampus tersebut dengan pola pembinaan yang adaptif agar siap menghadapi segala dinamika zaman.

“Kami berharap kehadiran Bapak Taufan Pawe di lokasi ini membawa wawasan lokal, regional, dan global. Mohon berkenan Pak Dewan, anak-anak kami bisa dibantu dan dilakukan pembinaan, karena kami di sini menanamkan kesiapan bagi mereka dalam menghadapi segala kondisi ke depan, serta berharap IPDN bisa lebih maju di bawah dukungan Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar,” ujarnya.

​Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, DR. HM Taufan Pawe, SH., MH, dalam ceramah umumnya memaparkan ruang lingkup kerja Komisi II yang begitu luas dan vital dalam sistem tata negara.

Beliau menjelaskan bahwa Komisi II memiliki setidaknya 12 mitra kerja utama yang bergerak di sektor pemerintahan dan pelayanan publik. Mulai dari Kementerian Dalam Negeri, ATR/BPN, Kemenpan-RB, para penyelenggara Pemilu, hingga Ombudsman, Badan Arsip Nasional, Lembaga Administrasi Negara (LAN), BNPP, BKN, serta Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

​Lebih lanjut, Wali Kota Parepare dua periode pada masanya ini mengungkapkan dinamika legislatif yang sedang dihadapi, termasuk rencana strategis evaluasi regulasi politik pasca-Pemilu 2024. Menatap ke depan, Komisi II berkomitmen untuk membahas kembali Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik demi menyempurnakan sistem demokrasi di masa mendatang. Selain itu, pemahaman mendalam terhadap fungsi pengawasan lembaga seperti Ombudsman juga dinilai krusial untuk menjaga muruah pelayanan publik.

​Bagi Taufan Pawe, berbicara mengenai pemerintahan berarti berbicara mengenai denyut nadi kehidupan sehari-hari dan esensi dari fungsi pelayanan masyarakat. Kehadirannya di kampus pencetak kader pamong praja ini dinilai sangat relevan dengan peran Komisi II DPR RI yang membidangi Pemerintahan Daerah.

Sebagai satu-satunya legislator Komisi II yang mewakili Sulawesi Selatan, beliau menyadari betul besarnya tanggung jawab moral untuk memajukan daerah, sehingga ia memilih fokus pada komisi yang ia sebut sebagai ‘komisi pengabdian’ ini.

​Sebagai bentuk komitmen nyata terhadap dunia pendidikan vokasi pemerintahan, Taufan Pawe berjanji akan menyuarakan eksistensi dan kebutuhan IPDN Sulsel langsung kepada Kementerian Dalam Negeri. Beliau memberikan apresiasi tinggi terhadap kualitas kampus yang kini dinakhodai oleh seorang Profesor di bidang Administrasi Pemerintahan. Langkah ini diambil demi memastikan para praja mendapatkan fasilitas dan dukungan terbaik dari pemerintah pusat.

​Di hadapan para praja, Taufan Pawe memberikan wejangan kuat bahwa kapasitas intelektual saja tidak cukup tanpa dibarengi dengan integritas yang kokoh. Beliau menyoroti fenomena memprihatinkan di berbagai daerah, di mana banyak pejabat atau aparat birokrasi yang terseret arus hukum hanya karena menjadi korban kepentingan politik tim sukses akibat ketidakpahaman atas fungsi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Oleh karena itu, penegakan sistem merit dan manajemen talenta dalam birokrasi harus menjadi harga mati.

​Prinsip tersebut bukan sekadar teori bagi Taufan Pawe, melainkan rekam jejak nyata yang telah ia buktikan saat memimpin daerah, di mana alumni IPDN selalu mendapatkan porsi strategis.

Beliau menceritakan bagaimana dahulu mengoptimalkan potensi lulusan IPDN untuk mengisi pos-pos penting, mulai dari lurah, hampir seluruh camat, hingga posisi Sekretaris Daerah (Sekda) yang dipertahankannya selama lima tahun dari alumni IPDN. Menurutnya, jabatan bukanlah hak, melainkan penilaian objektif pimpinan yang diukur melalui tiga modal dasar: integritas, kapasitas, dan loyalitas.

​Menutup ceramah umumnya, Taufan Pawe melemparkan gagasan visioner agar ke depan fungsi Pembina Kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah idealnya diserahkan kepada Sekretaris Daerah yang lebih memahami potensi internal dan kebutuhan organisasi. Sebagai kunci sukses, beliau membagikan formula yang digunakannya selama memimpin daerah, yaitu penerapan ‘Tiga Taat’: Taat Asas, Taat Administrasi, dan Taat Anggaran.