![Example floating](https://klikkiri.co/wp-content/uploads/2023/11/Untitled-1.jpg")
klikkiri.co – Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (10/7/2026), di Ruang Rapat Komisi C DPRD Sulsel.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Sulsel, Fadel Tauphan Ansar, serta dihadiri oleh pimpinan dan anggota Komisi C bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Pembahasan difokuskan pada evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dijalankan selama Tahun Anggaran 2025, khususnya pada sektor perekonomian, investasi, perizinan, serta bidang pembangunan yang menjadi ruang lingkup tugas dan fungsi Komisi C DPRD Sulsel.
Dalam rapat tersebut, Komisi C melakukan pendalaman terhadap realisasi anggaran, capaian kinerja program, serta berbagai tantangan yang dihadapi perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan. Sejumlah OPD terkait turut memberikan penjelasan dan pemaparan mengenai pertanggungjawaban penggunaan anggaran serta hasil yang telah dicapai selama tahun anggaran berjalan.
Fadel Tauphan Ansar menegaskan bahwa pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD guna memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan target pembangunan yang telah ditetapkan.
Melalui rapat kerja ini, Komisi C DPRD Sulsel berharap seluruh program yang telah dilaksanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di masa mendatang.
Hasil pembahasan rapat kerja akan menjadi bahan rekomendasi Komisi C DPRD Sulsel dalam proses lanjutan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebelum ditetapkan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
