![Example floating](https://klikkiri.co/wp-content/uploads/2023/11/Untitled-1.jpg")
klikkiri.co – Pemerintah terus mematangkan implementasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai motor penggerak ekonomi desa. Selain memperkuat kelembagaan koperasi, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada jaminan keamanan obat dan pangan yang akan beredar melalui jaringan koperasi tersebut.
Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (20/7/2026). Rakortas dihadiri sejumlah menteri, pimpinan lembaga, dan BUMN untuk menyatukan langkah mempercepat operasional Program KDKMP sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi desa.
Dalam forum tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., menegaskan bahwa keberhasilan KDKMP tidak cukup diukur dari banyaknya koperasi yang terbentuk. Yang lebih penting, menurutnya, adalah memastikan seluruh produk obat dan pangan yang dipasarkan melalui koperasi memenuhi standar keamanan dan mutu sehingga mendapat kepercayaan masyarakat.
“Kepercayaan masyarakat menjadi fondasi utama dalam membangun ekonomi desa. Karena itu, BPOM berkomitmen memastikan sistem distribusi obat dan pangan berjalan sesuai standar keamanan nasional,” tegas Prof Taruna.
Ia menjelaskan, BPOM memiliki peran strategis dalam mendukung Program KDKMP, mulai dari penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) obat dan makanan, pendampingan pelaku UMKM desa, pengawasan gerai pangan olahan, penguatan sistem distribusi, hingga pembinaan Apotek Desa/Kelurahan. Seluruh langkah tersebut merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Hingga 17 Juli 2026, BPOM mencatat sebanyak 655.508 Nomor Izin Edar (NIE) obat dan makanan telah terdaftar. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya ekosistem produk yang berada di bawah pengawasan BPOM dan menjadi modal penting dalam menjamin produk yang dipasarkan melalui koperasi desa tetap legal, aman, dan bermutu.
Di sektor pangan, Prof Taruna menekankan pentingnya penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB) serta Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO). Kedua sistem tersebut menjadi acuan agar gerai pangan di lingkungan KDKMP memenuhi standar distribusi, penyimpanan, sanitasi, ketertelusuran produk, hingga pengendalian pangan rusak maupun kedaluwarsa.
Sepanjang periode 2023–2025, BPOM telah menerbitkan 3.328 Sertifikat SMKPO dan melakukan pengawasan terhadap 23.333 sarana peredaran pangan di seluruh Indonesia. Capaian tersebut diharapkan menjadi fondasi kuat bagi koperasi desa dalam membangun jaringan distribusi pangan yang aman sekaligus dipercaya masyarakat.
BPOM juga memberi perhatian pada pengembangan fasilitas cold storage sebagai bagian penting menjaga mutu pangan selama proses distribusi. Setiap fasilitas penyimpanan dingin didorong menerapkan sistem cold chain, mulai dari pengendalian suhu, pencatatan, hingga ketertelusuran produk.
Berdasarkan data Rakortas, Indonesia saat ini memiliki sekitar 2.110 unit cold storage, sementara jumlah desa dan kelurahan mencapai lebih dari 83.762. Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya kebutuhan pengembangan fasilitas penyimpanan dingin agar rantai pasok pangan nasional semakin kuat dan berkualitas.
Selain itu, BPOM terus memperkuat keberadaan Apotek Desa/Kelurahan sebagai bagian dari ekosistem KDKMP. Berbagai kebijakan telah disiapkan, di antaranya penerbitan Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026, penyusunan Buku Panduan Pengelolaan Obat, peluncuran program LENTERA (Layanan Edukasi dan Navigasi Terarah untuk Apotek), pendampingan teknis di berbagai daerah, hingga koordinasi lintas kementerian untuk penyempurnaan regulasi pengelolaan obat di tingkat desa.
Melalui berbagai langkah tersebut, Prof Taruna menegaskan BPOM tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tumbuh dengan fondasi keamanan obat dan pangan yang kuat.
Dengan jaminan mutu dan keamanan produk yang beredar, Program KDKMP diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa sekaligus memperkuat kehadiran negara dalam melindungi kesehatan masyarakat hingga ke pelosok Indonesia.
