Bahas Anggaran Tahun Jamak, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sulsel Kunjungi Kemendagri

klikkiri.co — Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan A. Rachmatika Dewi bersama Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi Andi Wawo mengikuti kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kunjungan tersebut turut diikuti Koordinator dan anggota Banggar DPRD Sulsel serta Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman. Agenda ini dilaksanakan dalam rangka melakukan konsultasi terkait mekanisme rencana pengalokasian anggaran tahun jamak atau Multi-Years Project (MYP) serta pagu program tahun jamak untuk Tahun Anggaran 2027 hingga 2030.

Konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri menjadi bagian dari proses penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam pembahasan tersebut, DPRD Sulsel bersama Pemerintah Provinsi Sulsel menggali pemahaman dan masukan mengenai mekanisme penganggaran program yang pelaksanaannya dilakukan secara tahun jamak.

Penganggaran tahun jamak membutuhkan perencanaan yang matang agar kesinambungan program pembangunan dapat terjaga. Karena itu, konsultasi dengan pemerintah pusat menjadi langkah penting untuk memastikan setiap tahapan perencanaan dan pengalokasian anggaran berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kunjungan ini juga menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi antara DPRD Sulsel dan Pemerintah Provinsi Sulsel dalam menyusun kebijakan anggaran yang mendukung kebutuhan pembangunan daerah.

Melalui pembahasan tersebut, DPRD Sulsel diharapkan memperoleh masukan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, khususnya berkaitan dengan program-program yang direncanakan berlangsung secara tahun jamak.

Dengan koordinasi yang lebih kuat dan perencanaan yang terarah, pengalokasian anggaran tahun jamak diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

DPRD Sulsel bersama Pemerintah Provinsi Sulsel berkomitmen memastikan setiap kebijakan penganggaran tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku sekaligus mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan.