Pergi Membawa Suara, Pulang Membawa Cerita?

Oleh: Makmur Idrus

Menjelang detik-detik pelaksanaan Muktamar NU ke-35, Sulawesi Selatan terasa menjadi salah satu titik paling panas dalam peta perebutan pengaruh. Jika boleh menggunakan metafora, Sulsel hari ini bagaikan “Jalur Gaza” Muktamar NU: strategis, diperebutkan banyak kekuatan, dan menjadi ruang konsolidasi berbagai jaringan hingga detik terakhir.

Tentu istilah “Jalur Gaza” di sini tidak dimaksudkan untuk menyamakan dinamika Muktamar dengan tragedi kemanusiaan yang sesungguhnya terjadi di Gaza. Istilah tersebut semata-mata digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan betapa keras, padat, dan intensnya perebutan pengaruh politik organisasi di Sulawesi Selatan.

Para kandidat datang. Utusan bergerak. Komunikasi dibangun. Silaturahmi digelar. Pertemuan berlangsung dari satu tempat ke tempat lain. Simpul-simpul PCNU menjadi perhatian, sementara setiap perjumpaan dengan tokoh tertentu dengan cepat dibaca sebagai sinyal dukungan.

Foto bersama terkadang dianggap sebagai keberpihakan. Kehadiran dalam sebuah pertemuan langsung ditafsirkan sebagai dukungan. Bahkan duduk semeja pun kadang sudah dihitung sebagai tambahan suara.

Padahal dalam politik organisasi, mendukung belum tentu memilih, hadir belum tentu berpihak, dan tersenyum belum tentu menjatuhkan pilihan kepada orang yang sama.

Di sinilah menariknya membaca Sulawesi Selatan.

Peta dukungan tidak selalu dapat dibaca dari permukaan. Ada hubungan kultural, jaringan pesantren, kedekatan personal, sejarah organisasi, hubungan antartokoh, hingga relasi politik yang dapat ikut memengaruhi keputusan ketika hari pemilihan tiba.

Hari ini seseorang dapat menerima semua kandidat dengan senyum yang sama. Besok, ketika berada di ruang pemilihan, keputusan bisa berbeda.

Karena itu, menghitung suara Muktamar tidak sesederhana menghitung siapa hadir di acara siapa.

Sulsel Jangan Hanya Menjadi Medan Perebutan

Pertanyaannya, apakah Sulawesi Selatan hanya akan menjadi wilayah yang diperebutkan?

Apakah PCNU hanya akan dilihat sebagai angka dalam kalkulator politik kandidat?

Apakah harga sebuah cabang hanya dihitung dari satu suara yang dimilikinya?

Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena menjelang Muktamar pola yang hampir sama selalu muncul.

Daerah tiba-tiba ramai. Tokoh nasional datang bersilaturahmi. Komunikasi semakin intensif. Para kandidat berbicara tentang kebersamaan, khidmat, masa depan NU, dan berbagai gagasan besar.

Tetapi pertanyaan sesungguhnya justru muncul setelah Muktamar selesai.

Apakah silaturahmi yang begitu intens menjelang pemilihan tetap terpelihara setelah pemenang ditetapkan?

Apakah persoalan PCNU masih didengar?

Apakah MWCNU tetap diperhatikan?

Apakah ranting masih dianggap penting?

Ataukah semuanya kembali sepi dan menunggu lima tahun berikutnya, ketika satu suara cabang kembali menjadi begitu berharga?

Siklus seperti inilah yang seharusnya mulai diputus.

Pergi Membawa Suara

Setiap PCNU yang datang ke Muktamar memang memiliki hak suara. Itu merupakan bagian penting dari mekanisme organisasi.

Namun PCNU tidak boleh melihat dirinya hanya sebagai pemilik suara. Mereka juga merupakan pembawa aspirasi dan representasi warga NU di daerah.

Delegasi yang berangkat semestinya membawa persoalan nyata dari daerah masing-masing.

Bagaimana membangun kemandirian ekonomi PCNU?

Bagaimana memperkuat MWCNU dan ranting?

Bagaimana kaderisasi dapat berjalan secara berkelanjutan?

Bagaimana aset organisasi dikelola secara profesional?

Bagaimana NU memiliki sumber pembiayaan yang sah, produktif, dan transparan sehingga tidak terus-menerus bergantung kepada pihak lain?

Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang seharusnya ikut menjadi pembicaraan besar dalam Muktamar.

Jangan sampai kita begitu serius membicarakan siapa yang akan menjadi Ketua Umum, tetapi kurang serius membahas apa yang harus dikerjakan Ketua Umum setelah terpilih.

Jangan sampai kita sibuk menghitung suara untuk menentukan orang, tetapi lupa menghitung berapa banyak cabang yang masih kesulitan membiayai kegiatan organisasinya sendiri.

Kemandirian Menentukan Martabat Organisasi

Menurut saya, kemandirian organisasi memiliki hubungan langsung dengan kualitas demokrasi internal NU.

Semakin besar ketergantungan sebuah struktur organisasi terhadap pembiayaan pihak lain, semakin besar pula ruang bagi munculnya pengaruh kepentingan.

Sebaliknya, semakin mandiri sebuah PCNU, semakin kuat pula posisinya dalam mengambil keputusan berdasarkan kepentingan organisasi.

Karena itu, pembicaraan mengenai politik transaksional tidak cukup berhenti pada kecaman moral. Kita juga harus berani mencari akar persoalannya.

Jika sebagian cabang masih kesulitan membiayai kegiatan rutin, kaderisasi, perjalanan organisasi, bahkan kebutuhan operasional dasar, maka persoalannya tidak semata-mata menyangkut integritas individu. Ada persoalan sistemik yang harus diperbaiki.

Organisasi yang mandiri secara ekonomi akan lebih mudah menjaga kemandirian sikapnya.

Inilah salah satu pekerjaan besar PBNU lima tahun ke depan.

Jangan Pulang Hanya Membawa Cerita

Setelah Muktamar selesai, para peserta tentu akan kembali ke daerah masing-masing.

Mereka akan membawa banyak cerita.

Cerita tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Siapa yang berubah pilihan. Siapa bertemu siapa. Siapa duduk semeja. Siapa paling ramai menerima tamu. Bahkan mungkin cerita tentang strategi siapa yang berhasil dan siapa yang gagal.

Semua itu menarik.

Tetapi beberapa minggu kemudian, cerita tersebut akan kehilangan daya tariknya.

Yang tersisa justru persoalan lama organisasi.

MWCNU kembali mencari cara menjalankan program. Ranting kembali bergerak dengan kemampuan seadanya. PCNU kembali memikirkan pembiayaan kegiatan. Kaderisasi kembali bergantung pada semangat dan kemampuan pengurus.

Lalu pertanyaannya:

Apa sesungguhnya yang berubah setelah Muktamar?

Karena itulah saya mengatakan:

Jangan sampai kita pergi membawa suara, tetapi pulang hanya membawa cerita.

Pulanglah membawa keputusan yang bermanfaat.

Pulanglah membawa program.

Pulanglah membawa komitmen.

Dan yang paling penting, pulanglah membawa jalan keluar bagi persoalan organisasi di daerah.

Suara Daerah Harus Menjadi Daya Tawar Gagasan

Sulawesi Selatan mempunyai kepentingan besar agar Muktamar tidak hanya menjadi arena memilih pemimpin.

Suara daerah harus menjadi daya tawar untuk memperjuangkan gagasan.

Bukan daya tawar untuk kepentingan pribadi. Bukan semata-mata untuk memperoleh jabatan atau posisi. Tetapi daya tawar agar kepemimpinan PBNU lima tahun ke depan memiliki komitmen yang jelas terhadap penguatan struktur organisasi sampai ke tingkat paling bawah.

Calon pemimpin NU seharusnya tidak hanya ditanya:

“Berapa suara yang Anda miliki?”

Tetapi juga:

“Apa program Anda untuk membuat PCNU, MWCNU, dan ranting lebih mandiri dalam lima tahun ke depan?”

Pertanyaan kedua jauh lebih penting bagi masa depan organisasi.

Ketua Umum akan selesai pada waktunya. Pengurus akan berganti. Kandidat akan datang dan pergi.

Namun NU di desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi akan tetap hidup.

Sulsel Harus Menjadi Penentu Gagasan

Karena itu, Sulawesi Selatan jangan hanya menjadi “Jalur Gaza” perebutan suara Muktamar.

Sulsel harus keluar dari posisi sebagai objek perebutan dan menjadi subjek yang ikut menentukan arah pembicaraan Muktamar.

Jika kandidat membutuhkan suara Sulawesi Selatan, maka Sulawesi Selatan juga berhak meminta komitmen terhadap kebutuhan organisasi di daerah.

Bicarakan kemandirian ekonomi organisasi.

Bicarakan penguatan cabang.

Bicarakan kaderisasi.

Bicarakan pesantren dan pendidikan.

Bicarakan penguatan MWCNU dan ranting.

Dan bicarakan pemerataan perhatian PBNU terhadap daerah-daerah di luar Jawa.

Dengan demikian, Muktamar tidak hanya menghasilkan seorang pemimpin, tetapi juga menghasilkan arah perjuangan organisasi yang lebih jelas.

Pada akhirnya, kemenangan terbesar dalam Muktamar bukan semata-mata ketika kandidat yang kita dukung terpilih.

Kemenangan yang lebih besar adalah ketika Muktamar menghasilkan kebijakan yang membuat NU semakin kuat hingga ke tingkat paling bawah.

Maka kepada siapa pun yang berangkat menuju Muktamar NU ke-35:

Pergilah membawa suara, tetapi jangan pulang hanya membawa cerita.

Pulanglah membawa gagasan, program, komitmen, dan keberanian memperjuangkan NU di daerah.

Sebab Muktamar bukan hanya tentang siapa yang akan memimpin PBNU lima tahun ke depan, tetapi juga tentang apa yang akan berubah bagi PCNU, MWCNU, ranting, dan warga Nahdliyin setelah Muktamar selesai.

Kalau pertanyaan itu tidak terjawab, jangan-jangan lima tahun kemudian kita kembali berkumpul, kembali menghitung kandidat, kembali menghitung suara, dan kembali menceritakan cerita yang sama:

pergi membawa suara, pulang membawa cerita, lalu menunggu Muktamar berikutnya.

Semoga tidak demikian.