Kejahatan Siber Menggila, Data Pribadi Jadi Incaran: JMSI Sulsel Desak Pemerintah Bergerak!

klikkiri.co – Dunia digital tak lagi sekadar ruang untuk bekerja, berkomunikasi, dan mencari informasi. Di balik kemudahan teknologi, ada ancaman yang terus mengintai: penipuan daring, pencurian data pribadi, pembobolan akun hingga berbagai modus kejahatan siber yang semakin berani.

Di tengah ancaman tersebut, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sulawesi Selatan menyerukan pentingnya literasi digital bagi masyarakat. Pemerintah pun didorong tidak sekadar menjadi pengawas, tetapi hadir secara aktif memberikan edukasi dan perlindungan kepada publik.

Pesan itu disampaikan Pengurus JMSI Sulsel, Arwan Haspri, saat menjadi narasumber dalam Dialog HMI Sulawesi Selatan bertajuk Digital Trust Forum: Data, Cyber and Future of Society di Makassar, Senin (31/8/2026).

Arwan Haspri yang akrab disapa Napoleon Bonaparte melihat perkembangan teknologi saat ini bergerak jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan sebagian masyarakat dalam memahami risiko di ruang digital.

Akibatnya, ruang digital yang seharusnya memberikan kemudahan justru dapat berubah menjadi ladang kejahatan bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan dan kewaspadaan yang cukup.

Menurut Napo, masyarakat harus dibekali pemahaman yang memadai agar tidak mudah terjebak berbagai modus kejahatan digital.

“Pemahaman tentang dunia digital sangat diperlukan. Pemerintah harus benar-benar hadir memberikan edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Jangan Tunggu Jadi Korban

Literasi digital, kata dia, bukan lagi sekadar kemampuan menggunakan perangkat teknologi atau media sosial. Lebih jauh, masyarakat harus memahami bagaimana menjaga identitas digital, mengenali modus penipuan, melindungi akun serta mengamankan data pribadi.

Sebab, satu kelalaian kecil di ruang digital dapat membuka pintu bagi pelaku kejahatan untuk mengambil keuntungan.

Karena itu, Napo menilai edukasi digital harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan, menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang paling rentan menjadi korban kejahatan siber.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dinilai memiliki posisi strategis dalam menciptakan ruang digital yang aman.

Tidak hanya melakukan pengawasan, pemerintah juga dituntut memperkuat langkah penindakan terhadap pelaku kejahatan siber sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keamanan digital.

“Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dengan baik. Agar ruang-ruang yang seharusnya aman tidak disusupi oleh penjahat,” tegasnya.

Data Pribadi: Pintu Masuk Kejahatan Digital

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah perlindungan data pribadi.

Data yang terlihat sepele—mulai dari nomor telepon, identitas, alamat hingga informasi akun—dapat menjadi sangat berharga di tangan pelaku kejahatan.

Napo menegaskan, perlindungan data pribadi harus ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi menghadapi ancaman siber.

“Perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian serius pemerintah, karena dari situlah berbagai bentuk kejahatan digital bisa terjadi kapan saja jika tidak diantisipasi,” katanya.

Pesan tersebut menjadi semakin relevan ketika aktivitas masyarakat di ruang digital terus meningkat. Semakin banyak aktivitas berpindah ke internet, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem keamanan dan kesadaran pengguna.

Pada akhirnya, keamanan digital bukan hanya persoalan pemerintah, aparat, maupun perusahaan teknologi. Masyarakat sebagai pengguna juga memiliki peran penting.

Dialog yang diinisiasi HMI Sulsel tersebut menjadi ruang untuk membahas tantangan keamanan data, ancaman siber, serta masa depan masyarakat di tengah perkembangan teknologi. (*)