Mengurai Benang Kusut Antrean BBM di Makassar: Krisis Energi, Tekanan Logistik, dan Kepanikan Konsumen

Penulis: Muh. Arrumi Achmad, S.IP., M.Si (Mahasiswa Doktoral Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik, Institut Transportasi dan Logistik Trisakti)

Pemandangan antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Makassar belakangan ini tidak semestinya hanya dibaca sebagai persoalan teknis distribusi harian. Dari perspektif ilmu pemerintahan, tata kelola transportasi, dan manajemen logistik, antrean panjang merupakan gejala yang dapat menunjukkan adanya persoalan yang lebih kompleks dalam sistem pasokan, distribusi, pengendalian permintaan, hingga komunikasi kebijakan.

Makassar memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi dan simpul logistik utama di Kawasan Timur Indonesia. Karena itu, gangguan terhadap distribusi BBM di kota ini berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap mobilitas masyarakat, transportasi, distribusi barang, kegiatan usaha, hingga stabilitas harga.

Jika tidak dikelola dengan cepat, tepat, dan terukur, persoalan antrean BBM berpotensi berkembang dari persoalan pasokan energi menjadi persoalan sosial-ekonomi yang lebih luas.

Fenomena ini setidaknya dapat dilihat melalui tiga persoalan yang saling berkaitan: dinamika ketahanan energi, tekanan terhadap sistem transportasi dan logistik, serta beban ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

1. Bayang-Bayang Krisis Energi dan Ketidakpastian Pasokan

Ketahanan energi nasional tidak dapat dilepaskan dari dinamika pasar energi global. Perubahan harga minyak dunia, kondisi geopolitik, kebijakan fiskal, hingga pengaturan kuota dapat memengaruhi sistem penyediaan dan distribusi energi di dalam negeri.

Penyesuaian kuota BBM di daerah pada dasarnya dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, kemampuan fiskal, dan ketersediaan pasokan.

Namun, persoalan tidak berhenti pada seberapa besar kuota yang tersedia.

Komunikasi kebijakan juga menjadi faktor yang sangat penting.

Ketika masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai kondisi pasokan, mekanisme distribusi, dan kepastian ketersediaan BBM, ruang ketidakpastian akan semakin besar. Dalam situasi demikian, masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan persepsi, bukan semata-mata berdasarkan kebutuhan aktual.

Di sinilah potensi panic buying muncul.

Masyarakat membeli bahan bakar bukan karena membutuhkan dalam jumlah besar pada saat itu, melainkan karena khawatir BBM akan semakin sulit diperoleh pada hari berikutnya.

Dalam perspektif administrasi publik, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya respons pemerintah yang cepat, transparan, dan berbasis informasi.

Kepastian informasi merupakan bagian dari pengelolaan krisis. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai ketersediaan stok, mekanisme distribusi, kebijakan kuota, serta langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan.

Tanpa komunikasi yang baik, antrean fisik di SPBU dapat berkembang menjadi antrean psikologis: kekhawatiran bahwa kondisi hari ini akan menjadi lebih buruk pada hari berikutnya.

2. Ketika Antrean BBM Mengganggu Rantai Logistik

Dampak yang paling perlu diantisipasi dari persoalan BBM adalah terganggunya rantai pasok barang.

Makassar memiliki posisi penting sebagai pintu gerbang perdagangan dan simpul distribusi untuk Sulawesi serta sejumlah wilayah di Kawasan Timur Indonesia. Aktivitas pelabuhan, kawasan industri, pergudangan, ekspedisi, dan perdagangan sangat bergantung pada kelancaran pergerakan kendaraan logistik.

Ketika truk ekspedisi, armada peti kemas, dan kendaraan angkutan barang harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM, produktivitas armada ikut terganggu.

Waktu yang seharusnya digunakan untuk mengangkut dan mendistribusikan barang berubah menjadi waktu tunggu.

Dalam perspektif manajemen logistik, waktu merupakan komponen biaya.

Semakin lama kendaraan berada dalam antrean, semakin rendah utilisasi armada. Pengemudi kehilangan waktu produktif, biaya operasional meningkat, jadwal pengiriman terganggu, dan kemampuan perusahaan memenuhi target distribusi ikut tertekan.

Persoalan tersebut kemudian dapat merembet ke sektor lain.

Keterlambatan pengiriman barang dapat mengganggu jadwal distribusi dari pusat pergudangan menuju pasar. Jika berlangsung dalam waktu lama, biaya transportasi berpotensi meningkat dan pada akhirnya dapat memengaruhi harga barang yang diterima konsumen.

Dengan demikian, antrean BBM bukan hanya persoalan kendaraan yang menunggu di SPBU. Dalam skala tertentu, ia dapat menjadi gangguan terhadap rantai pasok.

Karena itu, perhatian khusus perlu diberikan kepada kendaraan logistik yang memiliki fungsi vital dalam menjaga kelancaran distribusi barang.

3. Pajak Waktu bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pada tingkat mikro, antrean panjang BBM menciptakan apa yang dapat disebut sebagai “pajak waktu”.

Masyarakat membayar bukan hanya melalui uang, tetapi juga melalui waktu yang hilang.

Sopir angkutan umum, pengemudi ojek daring, sopir angkutan barang, pelaku UMKM, pedagang, pekerja lapangan, hingga masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk aktivitas sehari-hari harus kehilangan waktu produktif ketika harus mengantre berjam-jam.

Bagi pekerja yang penghasilannya bergantung pada jumlah perjalanan atau jam kerja, kehilangan waktu tersebut memiliki konsekuensi ekonomi yang nyata.

Seorang pengemudi yang seharusnya dapat menyelesaikan beberapa perjalanan dalam sehari, misalnya, harus menghabiskan sebagian waktunya untuk menunggu pengisian bahan bakar.

Beban tersebut kemudian dapat berlipat ketika antrean menyebabkan konsumsi bahan bakar tambahan karena kendaraan harus berhenti dan bergerak secara berulang.

Pada sisi lain, pelaku usaha menghadapi peningkatan biaya operasional. Jika biaya angkutan meningkat, maka terdapat kemungkinan sebagian biaya tersebut diteruskan ke harga barang dan jasa.

Dalam skala yang lebih luas, tekanan terhadap biaya distribusi dapat ikut memberikan tekanan terhadap harga kebutuhan masyarakat.

Karena itu, persoalan BBM memiliki dimensi ekonomi yang jauh lebih luas daripada sekadar persoalan harga di pompa bensin.

4. Masalahnya Bukan Hanya Stok, tetapi Tata Kelola

Satu hal penting yang perlu digarisbawahi adalah bahwa antrean panjang tidak selalu identik dengan habisnya stok.

Antrean dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor: ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan pada waktu tertentu, pola kedatangan kendaraan yang bersamaan, keterbatasan kapasitas pelayanan SPBU, persoalan distribusi, informasi yang tidak merata, hingga perilaku masyarakat yang melakukan pembelian secara bersamaan karena kekhawatiran terhadap kelangkaan.

Karena itu, penanganannya juga tidak bisa hanya mengandalkan penambahan pasokan.

Pemerintah perlu melihat persoalan secara sistemik.

Pertanyaannya bukan hanya “berapa banyak BBM yang tersedia?”, tetapi juga “bagaimana BBM tersebut didistribusikan, kepada siapa, pada waktu kapan, melalui fasilitas apa, dan bagaimana masyarakat memperoleh kepastian informasi?”

Inilah pentingnya pendekatan manajemen permintaan atau demand management.

Ketika pasokan memiliki keterbatasan, pemerintah perlu mengatur pola permintaan agar tidak seluruhnya menumpuk pada waktu dan lokasi yang sama.

5. Enam Langkah Mengurai Antrean

Untuk memutus potensi panic buying, mengurangi kepadatan lalu lintas, serta menjaga kelancaran distribusi logistik, Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu memperkuat koordinasi dengan Pertamina, aparat kepolisian, operator SPBU, serta pemangku kepentingan transportasi dan logistik.

Intervensi dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi lapangan dan kewenangan masing-masing institusi.

Pertama, Menyiapkan SPBU Khusus Kendaraan Logistik

Salah satu langkah yang layak dipertimbangkan adalah pemisahan pelayanan BBM bagi kendaraan pribadi dan kendaraan logistik.

Pemerintah bersama Pertamina dapat mengidentifikasi lokasi strategis untuk pelayanan khusus kendaraan truk dan angkutan barang, terutama di koridor yang dekat dengan jalur logistik, kawasan industri, pelabuhan, maupun akses tol.

Pemisahan tersebut akan membantu menjaga kelancaran pelayanan kendaraan logistik tanpa membebani SPBU yang melayani kendaraan masyarakat umum.

Selain mempercepat distribusi, langkah ini juga dapat mengurangi potensi antrean kendaraan besar yang memanjang hingga menggunakan badan jalan.

Kedua, Pengaturan Mobilitas ASN dan Pekerja

Dalam kondisi darurat dan jika didukung kajian mobilitas yang memadai, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan pengaturan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) secara terbatas bagi sektor yang memungkinkan.

Skema tersebut dapat diterapkan secara selektif, terjadwal, dan tidak mengganggu pelayanan publik maupun sektor esensial.

Tujuannya adalah mengurangi volume perjalanan komuter pada jam-jam tertentu sehingga tekanan terhadap lalu lintas dan konsumsi BBM dapat dikendalikan.

Ketiga, Pengaturan Sementara Mobilitas Sekolah

Mobilitas kendaraan pada jam masuk dan pulang sekolah merupakan salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam pengelolaan lalu lintas perkotaan.

Dalam situasi tertentu, pemerintah dapat mempertimbangkan pembelajaran daring secara terbatas dan sementara, apabila kondisi pasokan dan mobilitas memang membutuhkan pengurangan pergerakan masyarakat.

Namun, kebijakan ini harus mempertimbangkan kesiapan sekolah, kondisi peserta didik, akses teknologi, serta dampaknya terhadap proses pendidikan.

Keempat, Mengatur Pola Pembelian BBM Kendaraan Pribadi

Pemerintah dan Pertamina dapat mengkaji kemungkinan pengaturan waktu pembelian BBM bersubsidi berdasarkan karakteristik kendaraan atau nomor akhir pelat kendaraan.

Skema ganjil-genap, misalnya, secara teoritis dapat digunakan untuk menyebarkan waktu pembelian sehingga tidak seluruh kendaraan datang ke SPBU pada hari yang sama.

Namun, penerapannya harus didahului kajian teknis dan sosialisasi yang memadai agar tidak menimbulkan kebingungan baru di masyarakat.

Tujuan utamanya bukan mengurangi hak masyarakat, melainkan mengatur distribusi waktu permintaan agar beban pelayanan SPBU lebih merata.

Kelima, Memperkuat Ketepatan Sasaran Subsidi

Persoalan antrean juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat ketepatan sasaran BBM bersubsidi.

Sistem digitalisasi dan verifikasi kendaraan perlu dioptimalkan agar subsidi benar-benar dapat diakses oleh kelompok yang menjadi sasaran kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembatasan berdasarkan kapasitas mesin kendaraan dapat dipertimbangkan apabila memiliki dasar regulasi yang jelas, data yang akurat, serta mekanisme implementasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, kebijakan subsidi tidak hanya berbicara mengenai jumlah BBM yang tersedia, tetapi juga mengenai siapa yang paling berhak mendapatkan manfaatnya.

Keenam, Optimalisasi Operasional SPBU

Tidak semua antrean panjang semata-mata disebabkan oleh persoalan pasokan. Kapasitas pelayanan SPBU juga harus diperhatikan.

Pengelola SPBU perlu memastikan seluruh dispenser yang tersedia dapat beroperasi secara optimal, sepanjang pasokan dan aspek keselamatan memungkinkan.

Jumlah petugas juga perlu disesuaikan dengan volume kendaraan dan jumlah dispenser agar waktu pelayanan setiap kendaraan dapat ditekan.

Untuk SPBU yang berada di koridor utama transportasi dan logistik, pola operasional 24 jam dapat dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan dan kondisi pasokan.

Dengan pelayanan yang lebih optimal, kendaraan logistik dapat memiliki alternatif waktu pengisian di luar periode puncak sehingga kepadatan pada jam tertentu dapat dikurangi.

6. Krisis BBM adalah Krisis Kepercayaan jika Tidak Dikelola

Pada akhirnya, persoalan antrean BBM bukan hanya mengenai bensin atau solar.

Ini juga mengenai kepercayaan publik.

Ketika masyarakat tidak mendapatkan kepastian mengenai pasokan, mereka akan mencari kepastian dengan caranya sendiri. Salah satunya adalah membeli lebih banyak BBM sebelum benar-benar membutuhkannya.

Ketika hal tersebut dilakukan secara massal, permintaan meningkat secara bersamaan dan antrean semakin panjang.

Karena itu, pemerintah perlu mengelola bukan hanya stok, tetapi juga ekspektasi masyarakat.

Informasi mengenai kondisi pasokan harus disampaikan secara terbuka, konsisten, dan mudah dipahami. Pemerintah dan Pertamina perlu memiliki satu narasi komunikasi yang jelas agar tidak muncul informasi yang saling bertentangan di ruang publik.

Dalam situasi seperti ini, kecepatan komunikasi hampir sama pentingnya dengan kecepatan distribusi.

Kesimpulan: Jangan Hanya Menambah Pasokan, Benahi Sistem

Menyelesaikan persoalan antrean BBM di Kota Makassar membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif daripada sekadar menambah pasokan.

Jaminan ketersediaan stok memang penting. Tetapi stok yang cukup tidak akan otomatis menyelesaikan persoalan jika distribusinya tidak tepat, kapasitas pelayanan terbatas, permintaan menumpuk pada waktu yang sama, dan masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai.

Karena itu, penanganan perlu menggabungkan tiga pendekatan sekaligus: penguatan pasokan dan distribusi, manajemen permintaan, serta optimalisasi pelayanan di tingkat SPBU.

Pada saat yang sama, kendaraan logistik harus mendapatkan perhatian khusus karena kelancaran distribusi barang sangat bergantung pada kepastian energi.

Makassar tidak hanya membutuhkan BBM yang tersedia. Makassar membutuhkan sistem distribusi BBM yang dapat diprediksi, pelayanan yang efisien, kebijakan yang tepat sasaran, serta komunikasi pemerintah yang mampu membangun kepercayaan.

Antrean yang panjang adalah gejala yang terlihat.

Namun, persoalan sesungguhnya berada di balik antrean itu: bagaimana energi dikelola, bagaimana mobilitas diatur, bagaimana rantai pasok dilindungi, dan bagaimana pemerintah menjaga kepercayaan masyarakat.

Jika persoalan tersebut mampu dijawab secara terintegrasi, maka krisis antrean BBM tidak hanya dapat diurai, tetapi juga dapat menjadi momentum untuk membangun tata kelola energi, transportasi, dan logistik perkotaan yang lebih tangguh di Kota Makassar. (*)