PMII Mamuju Ultimatum Polda Sulbar, Usut Dugaan Pemukulan Kader Saat Demo

klikkiri.co – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju mengecam dugaan tindakan represif aparat kepolisian terhadap salah seorang kadernya saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Kader tersebut disebut mengalami luka lebam dan benjolan pada bagian wajah.

Insiden itu terjadi ketika massa aksi dan aparat kepolisian terlibat aksi saling dorong saat demonstrasi berlangsung. Di tengah situasi tersebut, seorang kader PMII diduga dipukul oleh oknum polisi yang bertugas mengamankan aksi.

PMII Cabang Mamuju menilai dugaan tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Organisasi mahasiswa itu juga meminta kepolisian mengusut dugaan pemukulan secara transparan dan menindak pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Kami mengecam keras dugaan tindakan represif terhadap kader kami. Penyampaian pendapat merupakan hak warga negara dan seharusnya mendapatkan perlindungan, bukan justru berujung pada kekerasan.” Kata Burhan selaku koordinator lapangan.

Menurut PMII Mamuju, kebebasan menyampaikan pendapat dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Burhan mengatakan pihaknya memberikan waktu 1 x 24 jam kepada kepolisian untuk memberikan kejelasan mengenai dugaan pemukulan tersebut.

“Kami memberikan waktu 1 x 24 jam kepada pihak kepolisian untuk mengusut dugaan pemukulan ini dan mengambil tindakan terhadap oknum yang terbukti terlibat. Kami ingin persoalan ini diselesaikan secara terbuka dan sesuai dengan hukum yang berlaku.” Ujar Burhan.

PMII Mamuju menyatakan akan langkah lanjutan apabila tuntutan tersebut tidak mendapatkan respons. Organisasi itu menyebut akan menggelar aksi lanjutan di Mapolda Sulawesi Barat.

“Jika dalam waktu yang telah kami tentukan tidak ada kejelasan dan tindak lanjut, kami akan melakukan aksi lanjutan dengan melibatkan massa yang lebih besar untuk menuntut keadilan bagi kader kami.” Kata Burhan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi kepada pihak Polda Sulbar.