DPRD Makassar Minta KDKMP Tak Geser UMKM, Evaluasi Manfaat Jadi Sorotan

klikkiri.co – Pembentukan tim verifikasi dan validasi aset Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Makassar menjadi perhatian DPRD. Pemeriksaan terhadap lima lokasi dinilai perlu diikuti evaluasi manfaat program, terutama untuk memastikan keberadaan koperasi tidak menggeser peran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah beroperasi.

Pemerintah Kota Makassar membentuk tim gabungan untuk memeriksa aset dan kondisi fisik bangunan KDKMP sebelum diserahterimakan secara resmi kepada pemerintah kota, belum lama ini.

Pembentukan tim tersebut berdasarkan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 500.3.2/973/Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kota Makassar.

Adapun lima lokasi yang menjadi sasaran pemeriksaan meliputi KDKMP Kelurahan Mangasa, Balang Baru, Pai, Untia, dan Tamangapa.

Anggota Komisi B DPRD Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, mengatakan keberadaan koperasi tersebut perlu dinilai berdasarkan kontribusi nyata terhadap perekonomian masyarakat, bukan semata-mata dari pembangunan fisik dan kelengkapan fasilitasnya.

“Yang perlu dilihat adalah kira-kira Koperasi Merah Putih ini memberikan kontribusi apa bagi ekonomi Makassar. Apakah menguatkan ekonomi masyarakat atau justru sebaliknya?” kata Hartono saat ditemui di ruang kerjanya Kamis, 29 Oktober 2026.

Menurutnya, KDKMP idealnya menjadi mitra pengembangan UMKM yang sudah berjalan. Kehadirannya diharapkan memperluas akses pasar, memperkuat jaringan distribusi, dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.

Hartono mengingatkan, pengelolaan koperasi perlu dirancang agar tidak menimbulkan persaingan yang merugikan pedagang kecil. Ia mencontohkan kemungkinan perubahan pola distribusi barang kebutuhan masyarakat, termasuk gas LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram, apabila penyalurannya kelak lebih banyak melalui koperasi.

“Jangan sampai Koperasi Merah Putih ini bukan memperkuat UMKM, tetapi justru menjadi pesaing baru bagi pelaku UMKM yang sudah ada,” tegasnya.

Ia menilai perubahan jalur distribusi perlu mempertimbangkan keberlangsungan usaha warung, agen, dan pengecer yang selama ini menggantungkan penghasilan dari penjualan barang kebutuhan sehari-hari. Jika tidak dirancang secara cermat, perubahan tersebut berpotensi memengaruhi pendapatan dan tenaga kerja yang mereka serap.

Karena itu, Hartono meminta Dinas Koperasi dan UKM segera merumuskan pola kemitraan yang jelas antara KDKMP dan UMKM lokal. Menurutnya, pembagian peran harus disusun agar koperasi dapat memperkuat ekosistem usaha, bukan mengambil alih pasar yang selama ini menopang penghidupan masyarakat.

“Kalau Koperasi Merah Putih menjadi pendamping UMKM, itu bagus. Namun, kalau justru mengambil alih usaha UMKM yang sudah ada, hal itu bisa melahirkan persoalan baru,” ujarnya.

Selain pola kemitraan, Hartono juga menyoroti pentingnya ketepatan data penerima bantuan pemerintah. Menurutnya, efektivitas program tidak semata-mata ditentukan oleh lembaga penyalur, tetapi juga oleh akurasi data dan ketepatan sasaran penerima manfaat.

Ia turut mempertanyakan sejauh mana pembangunan gerai dan pergudangan KDKMP memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Menurutnya, penggunaan anggaran besar perlu diimbangi dengan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh warga, termasuk keterlibatan tenaga kerja lokal.

Hartono mendorong pemerintah melakukan evaluasi secara terukur terhadap manfaat pembangunan KDKMP. Evaluasi tersebut, katanya, perlu membandingkan dampak dukungan kepada koperasi dengan alternatif penguatan UMKM, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat optimal bagi perekonomian masyarakat.

Dengan demikian, proses verifikasi aset dan bangunan KDKMP di lima kelurahan di Makassar diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan fisik dan administrasi. Tahapan berikutnya perlu memastikan kesiapan operasional, pola kemitraan, serta keberlanjutan usaha agar koperasi dapat tumbuh bersama UMKM dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.(**)