IPMAPUS Sulbar Peringatkan DPRD: Pemilihan Wagub Jangan Jadi Ajang Transaksi Politik

klikkiri.co — Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (IPMAPUS) Sulawesi Barat mengingatkan agar proses pemilihan Pergantian Antarwaktu (PAW) Wakil Gubernur Sulawesi Barat tidak sekadar menjadi arena kompromi kepentingan politik. Organisasi mahasiswa tersebut menuntut proses pemilihan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, serta mengedepankan integritas dan moralitas calon.

Ketua IPMAPUS Sulbar, Akbar, menegaskan bahwa figur yang nantinya terpilih harus memiliki kapasitas, integritas, dan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, Sulawesi Barat tidak hanya membutuhkan pemimpin dengan kemampuan intelektual, tetapi juga sosok yang menjunjung tinggi etika dan moralitas dalam menjalankan amanah publik.

“Hari ini kita bukan sedang mengalami krisis pemimpin yang cerdas, tetapi kita sedang menghadapi tantangan untuk menghadirkan pemimpin yang memiliki moral dan etika yang baik,” tegas Akbar, Jumat (30/10/2026).

Ia menilai, proses pemilihan PAW Wakil Gubernur harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. Jangan sampai mekanisme yang semestinya menjadi bagian dari proses demokrasi justru didominasi kepentingan kelompok maupun partai politik tertentu.

Menurut Akbar, jabatan Wakil Gubernur bukan ruang untuk membagi kepentingan politik ataupun melakukan transaksi di balik meja. Posisi tersebut merupakan amanah publik yang memiliki tanggung jawab terhadap keberlanjutan pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.

Karena itu, ia mengingatkan anggota DPRD Sulawesi Barat yang memiliki kewenangan dalam proses pemilihan agar menggunakan hak dan tanggung jawabnya secara objektif. Setiap keputusan harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional, terbuka, dan berpihak pada kepentingan daerah.

“Anggota DPRD yang akan mewakili rakyat dalam menentukan Wakil Gubernur harus mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil. Keputusan tersebut bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, melainkan menyangkut masa depan dan kepentingan seluruh masyarakat Sulawesi Barat,” ujarnya.

IPMAPUS Sulbar juga mendorong agar setiap kandidat yang masuk dalam bursa pemilihan menjalani penelusuran rekam jejak secara serius dan transparan, terutama terkait potensi keterlibatan dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Akbar menilai, rekam jejak kandidat perlu menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proses seleksi. Jika diperlukan, setiap calon harus bersedia menunjukkan dokumen dan bukti autentik yang relevan agar publik memiliki dasar untuk menilai integritas serta rekam jejak mereka.

“Jika diperlukan, setiap kandidat harus mampu menunjukkan bukti autentik yang dapat menjadi dasar untuk menilai rekam jejaknya. Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi janji dan klaim integritas tanpa keterbukaan yang bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Lebih jauh, IPMAPUS Sulbar menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab moral. Proses pemilihan PAW Wakil Gubernur tidak cukup hanya memenuhi prosedur formal, tetapi juga harus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan para pengambil keputusan.

Bagi IPMAPUS Sulbar, siapa pun yang nantinya terpilih harus menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Transparansi, integritas, dan akuntabilitas menjadi prinsip penting agar proses pemilihan tersebut tidak kehilangan legitimasi di mata publik.