Buka ToT MB di UIN Alauddin, Kaban BMBPSDM Kemenag RI Ingatkan Bahaya Perpecahan

klikkiri.co – Perbedaan agama dan identitas dapat menjadi perekat kehidupan sosial. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, keberagaman juga berpotensi menjadi sumber perpecahan. Pesan itu disampaikan Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian Agama RI, Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, saat membuka Training of Trainer (ToT) Moderasi Beragama 2026 di UIN Alauddin Makassar, Senin, 9 November 2026.

Ali Ramdhani mengingatkan bahwa agama memiliki dua sisi dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi, agama dapat memperkuat solidaritas dan persatuan. Namun, di sisi lain, pemahaman keagamaan yang keliru dapat memicu segregasi sosial, bahkan konflik antarkelompok.

“Agama itu pada satu sisi bisa mengkohesikan sosial. Tetapi pada dimensi tertentu, dia bisa mengakibatkan segregasi sosial. Tergantung perspektif kita dalam beragama,” kata Ali Ramdhani dalam sambutannya.

Ia mencontohkan konflik di Suriah sebagai gambaran bagaimana pertentangan antarkelompok dapat menghancurkan kehidupan sebuah negara. Menurut dia, perbedaan yang tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi konflik yang mengancam persatuan masyarakat.

Ali Ramdhani kemudian mengingatkan bahwa Indonesia merupakan bangsa dengan keberagaman suku, bahasa, budaya, dan agama. Keberagaman tersebut semestinya dipandang sebagai kekayaan yang memperkuat persatuan, bukan alasan untuk saling meniadakan.

Dalam konteks itu, ia menegaskan bahwa moderasi beragama bukanlah upaya mendangkalkan ajaran agama. Justru, moderasi diperlukan untuk memperbaiki cara pandang manusia dalam memahami dan menjalankan ajaran agamanya.

“Yang perlu kita moderasikan bukan agama. Sebab agama sudah sangat moderat. Yang kita perlu moderasikan adalah cara pandang kita, cara pengalaman kita, dan sikap kita,” ujarnya.

Ali Ramdhani menjelaskan empat indikator moderasi beragama yang perlu menjadi perhatian, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan penghormatan terhadap budaya lokal.

Menurut dia, toleransi tidak berarti membenarkan semua tindakan atau menghilangkan prinsip keyakinan seseorang. Toleransi merupakan kesediaan memberikan ruang kepada orang lain untuk memiliki dan mengekspresikan keyakinannya, sekaligus membangun kerja sama dan kesetaraan.

Ia juga mengingatkan bahwa aparatur Kementerian Agama harus menerapkan prinsip toleransi dalam pelayanan publik. Pelayanan kepada masyarakat, kata dia, tidak boleh diskriminatif dan harus diberikan secara cepat, baik, serta berkualitas.

Selain toleransi, sikap antikekerasan menjadi bagian penting dalam moderasi beragama. Ali Ramdhani menekankan bahwa penyampaian ajaran agama tidak seharusnya dilakukan dengan pemaksaan ataupun tindakan kekerasan.

Ia turut menyoroti pentingnya menghormati budaya lokal. Menurut dia, sejumlah tradisi dan simbol budaya yang berkembang di masyarakat telah menjadi bagian dari identitas sosial maupun keagamaan. Karena itu, perbedaan ekspresi budaya tidak semestinya langsung dipandang bertentangan dengan agama selama tidak melanggar prinsip ajarannya.

“Perbedaan itu adalah sesuatu hal yang dipandang sebagai sebuah kekayaan. Bukankah masakan itu enak apabila banyak rasa? Dan bukankah lukisan itu indah apabila banyak warna sepanjang warna itu diatur secara adil, berimbang, dan proporsional,” tuturnya.

ToT Moderasi Beragama 2026 berlangsung selama tujuh hari, 9–15 November 2026, di Swiss-Belhotel Pantai, Makassar. Sebanyak 60 peserta dari berbagai wilayah Indonesia mengikuti kegiatan tersebut. Peserta berasal dari kalangan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian Agama.

UIN Alauddin Makassar menjadi salah satu dari lima perguruan tinggi penyelenggara pelatihan yang dibiayai LPDP dan dikolaborasikan dengan lembaga di bawah naungan Kementerian Agama.

Ketua LP2M UIN Alauddin Makassar, Dr. Rosmini Amin, M.Th.I., mengatakan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menjadikan moderasi beragama sebagai bagian dari ekosistem akademik dan budaya organisasi.

“Pelatihan moderasi beragama bukan dalam rangka melemahkan keyakinan kita, tetapi agar kita tidak hanya sekadar memahami agama yang kita anut, melainkan juga merefleksikan nilai-nilai universal dari agama tersebut, terutama dalam memperlakukan orang lain,” kata Rosmini.

Ia berharap pelatihan tersebut menghasilkan perubahan pola pikir dan nalar kritis peserta. Moderasi beragama, menurut dia, perlu diwujudkan dalam sikap dan perilaku keberagamaan, bukan berhenti sebagai pengetahuan normatif.

“Kita menghendaki bahwa dengan pelatihan moderasi beragama ini akan muncul sebuah perubahan, tidak hanya menghabiskan waktu tujuh hari tanpa ada perubahan,” pungkasnya.