Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel Kami
Example 325x300
Example floating
Example floating
Daerah

Tantang Kandidat Ketua KNPI Bulukumba, Syamsul Bahri: Jangan Jago Retorika, Uji Nyali Kawal Penegakan Hukum!

×

Tantang Kandidat Ketua KNPI Bulukumba, Syamsul Bahri: Jangan Jago Retorika, Uji Nyali Kawal Penegakan Hukum!

Sebarkan artikel ini
Syamsul Bahri Majjaga.

klikkiri.co – Pemilihan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bulukumba tidak boleh sekadar menjadi kontestasi perebutan kursi organisasi. Lebih dari itu, momentum tersebut harus menjadi ruang untuk menguji kualitas kepemimpinan, keberanian bersikap, serta sejauh mana calon pemimpin pemuda memiliki keberpihakan terhadap persoalan masyarakat.

Pesan tegas itu disampaikan Ketua OKP Garda Muda Merah Putih Kabupaten Bulukumba, Syamsul Bahri Majjaga, S.H., M.H. Ia mengingatkan seluruh kandidat calon Ketua KNPI Bulukumba agar tidak menjadikan debat kandidat sebatas panggung adu retorika dan kecakapan berbicara.

Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel
Example 300x600
Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel

Menurutnya, publik membutuhkan pemimpin pemuda yang tidak hanya piawai menyampaikan gagasan, tetapi juga memiliki rekam jejak gerakan, program terukur, serta keberanian mengubah ide menjadi tindakan nyata.

“Debat bukan kompetisi siapa paling fasih berbicara. Kita ingin melihat siapa yang paling konkret dalam gagasan, paling terukur dalam program, dan paling berani dalam gerakan. Pemuda tidak boleh berhenti pada kemampuan beretorika, sementara persoalan masyarakat terus berjalan tanpa penyelesaian,” tegas Syamsul.

Ia menilai, KNPI Bulukumba ke depan harus mampu menjalankan dua peran strategis sekaligus. Di satu sisi, menjadi mitra kolaboratif Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam mendorong pembangunan dan memperluas partisipasi pemuda. Di sisi lain, KNPI harus tetap independen dan menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah maupun kinerja aparat penegak hukum (APH).

Bagi Syamsul, kemitraan dengan pemerintah tidak boleh membuat organisasi kepemudaan kehilangan daya kritis. Begitu pula hubungan dengan institusi penegak hukum tidak boleh menghilangkan keberanian untuk menyampaikan koreksi ketika terdapat persoalan yang membutuhkan perhatian publik.

“Jangan sampai KNPI hanya menjadi mitra pemerintah ketika berbicara tentang kolaborasi, tetapi kehilangan keberanian ketika harus mengkritisi persoalan penegakan hukum. Pemuda harus mampu membangun kemitraan tanpa kehilangan daya kritis,” ujarnya.

Narkotika dan Kriminalitas Harus Jadi Agenda Pemuda

Syamsul kemudian menyoroti sejumlah persoalan sosial yang masih menjadi keresahan masyarakat Bulukumba, mulai dari pencurian ternak, peredaran narkotika, hingga berbagai persoalan kriminalitas dan ketertiban jalanan.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai kasus individual yang selesai setelah dilakukan penindakan. Fenomena yang terus berulang harus menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Ia juga menyinggung pemberitaan dalam dua pekan terakhir yang memunculkan pertanyaan publik terkait penanganan perkara narkotika di Bulukumba.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah informasi mengenai Andi Haerul dan Lapen alias Alfianto yang sebelumnya disebut diamankan dalam rangkaian penanganan perkara narkotika, tetapi kemudian dikabarkan tidak lagi berada dalam penahanan.

Syamsul menilai, informasi tersebut perlu mendapatkan penjelasan resmi dari pihak berwenang, terutama menyangkut status hukum, perkembangan penanganan perkara, serta dasar hukum dari setiap keputusan yang diambil.

“Publik berhak mendapatkan penjelasan. Jangan sampai muncul persepsi bahwa penanganan narkotika berjalan longgar, tidak transparan, atau bahkan tebang pilih. Kalau memang seluruh prosedur telah dijalankan sesuai hukum, jelaskan kepada masyarakat. Tetapi jika terdapat penyimpangan, harus ada pemeriksaan,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa penanganan perkara narkotika membutuhkan transparansi dan akuntabilitas. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tidak cukup dibangun melalui pernyataan normatif, tetapi harus ditopang keterbukaan informasi dan profesionalitas dalam penegakan hukum.

Tantang Kandidat Buat Rekomendasi Evaluasi Kasat Narkoba

Lebih jauh, Syamsul secara terbuka menantang seluruh kandidat Ketua KNPI Bulukumba agar berani membawa persoalan penanganan narkotika tersebut ke dalam agenda debat kandidat.

Bahkan, ia mendorong para kandidat menyepakati rekomendasi kelembagaan dalam bentuk surat terbuka kepada Kapolres Bulukumba dan Kapolda Sulawesi Selatan.

Rekomendasi tersebut, menurutnya, perlu memuat tiga agenda utama. Pertama, meminta evaluasi terhadap kinerja Kasat Resnarkoba Polres Bulukumba, termasuk kemungkinan pergantian jabatan apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidakprofesionalan atau kegagalan dalam menjalankan tugas.

Kedua, mendorong pemeriksaan menyeluruh terhadap proses penanganan perkara narkotika yang menjadi perhatian publik. Ketiga, meminta audit kinerja dan supervisi penanganan perkara melalui fungsi pengawasan internal serta Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan.

“Ini tantangan terbuka bagi seluruh calon Ketua KNPI. Apakah mereka berani membawa persoalan ini menjadi agenda bersama? Apakah mereka berani membuat rekomendasi kelembagaan dan surat terbuka untuk meminta evaluasi, pemeriksaan, bahkan pergantian Kasat Narkoba jika memang ditemukan dasar dan alasan yang kuat?” ungkapnya.

Syamsul menegaskan, dorongan evaluasi tersebut bukan bentuk permusuhan terhadap institusi kepolisian. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat sipil dalam memastikan setiap institusi negara bekerja sesuai mandat, aturan, dan prinsip akuntabilitas.

Baginya, organisasi kepemudaan harus memiliki keberanian untuk mengawal kepentingan publik tanpa harus kehilangan independensi karena kedekatan dengan kekuasaan ataupun institusi tertentu.

KNPI Jangan Berhenti pada Seremoni

Syamsul berharap kontestasi pemilihan Ketua KNPI Bulukumba menjadi momentum untuk mengembalikan organisasi kepemudaan pada peran substantifnya sebagai kekuatan sosial yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Ia mengingatkan agar KNPI tidak hanya aktif ketika pelantikan, seremoni, dan kegiatan protokoler, tetapi justru harus hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan yang membutuhkan keberanian dan kepedulian pemuda.

“Kalau pencurian ternak masih menjadi keresahan, narkoba masih menghantui generasi muda, dan persoalan kriminalitas terus berulang, maka pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus bertanya, sejauh mana kebijakan pemerintah daerah bekerja, sejauh mana aparat menjalankan tugasnya, dan sejauh mana organisasi kepemudaan mengambil peran?” katanya.

Ia menambahkan, Ketua KNPI yang terpilih nantinya harus memiliki kapasitas intelektual, keberanian moral, serta keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan masyarakat.

“Bulukumba membutuhkan pemuda yang bisa duduk bersama pemerintah untuk membangun daerah, tetapi juga mampu berdiri kritis ketika kebijakan tidak berjalan dan ketika penegakan hukum membutuhkan koreksi. Pemuda harus menjadi kekuatan moral dan kontrol sosial, bukan sekadar kekuatan seremonial. Itulah esensi independensi pemuda,” tutup Syamsul Bahri Majjaga.

Example 325x300
Example 325x300