Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel Kami
Example 325x300
Example floating
Example floating
Berita

Reses dr Fahrizal Soroti Perubahan Desil yang Berdampak pada Penerimaan Bansos

×

Reses dr Fahrizal Soroti Perubahan Desil yang Berdampak pada Penerimaan Bansos

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Kota Makassar, dr Fahrizal Arrahman Husain, menyerap aspirasi warga terkait perubahan desil dan penerimaan bantuan sosial dalam kegiatan reses di enam titik wilayah Kota Makassar.

klikkiri.co – Perubahan kategori desil kesejahteraan yang berdampak pada status penerima bantuan sosial (bansos) menjadi keluhan paling dominan yang diterima Anggota DPRD Kota Makassar, dr Fahrizal Arrahman Husain, selama pelaksanaan Reses Pertama Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di enam titik wilayah Kota Makassar.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar itu mengungkapkan, persoalan perubahan desil hampir selalu muncul dalam setiap pertemuan dengan warga. Sejumlah masyarakat mengaku status kesejahteraannya tiba-tiba berubah ke kategori lebih tinggi, sehingga tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan sosial, meskipun mereka merasa kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan signifikan.

Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel
Example 300x600
Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel

Fahrizal menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah kota, khususnya Dinas Sosial. Menurutnya, pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat harus benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi warga di lapangan, sehingga penetapan penerima bantuan tidak menimbulkan persoalan akibat ketidaksesuaian data.

“Di semua titik reses, selalu ada pertanyaan mengenai masalah desil. Sekarang ini memang ada persoalan di bawah karena tiba-tiba desil masyarakat berubah. Sebelumnya masuk kategori penerima bantuan, tetapi setelah mengalami kenaikan desil justru tidak lagi menerima bantuan,” ungkap Fahrizal.

Ia mendorong proses verifikasi dan validasi data kesejahteraan melibatkan aparat pemerintahan di tingkat paling bawah, terutama ketua RT dan RW. Mereka dinilai memiliki pemahaman lebih dekat terhadap kondisi warganya, sehingga dapat membantu memastikan data administratif sesuai dengan keadaan sosial ekonomi sebenarnya.

Menurut Fahrizal, RT dan RW perlu diberikan ruang untuk menyampaikan informasi, koreksi, maupun keberatan terhadap perubahan status kesejahteraan warga yang dinilai tidak sesuai kondisi faktual. Keterlibatan pemerintah kelurahan juga dinilai penting agar proses peninjauan data berjalan lebih akurat dan terukur.

Keluhan yang dihimpun selama reses, lanjut legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, akan dibawa ke dalam pembahasan bersama Dinas Sosial melalui agenda monitoring dan evaluasi. Ia berharap koordinasi antara DPRD dan perangkat daerah dapat menghasilkan solusi atas berbagai kendala yang dialami masyarakat.

“Setelah reses ini, banyak sekali laporan yang masuk mengenai perubahan desil secara tiba-tiba. Ini yang paling utama akan kami sampaikan dalam rapat monitoring dan evaluasi bersama Dinas Sosial. Kami ingin kendala-kendala yang ditemukan di lapangan bisa dibicarakan dan dicarikan jalan keluarnya,” jelasnya.

Fahrizal juga menyoroti pentingnya mekanisme sanggahan atau keberatan bagi masyarakat yang merasa penetapan kategori kesejahteraannya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ia mengaku ingin mendalami regulasi terbaru terkait perlindungan sosial (Perlinsos), terutama mengenai mekanisme dan kewenangan RT, RW, maupun kelurahan dalam mengusulkan perbaikan data.

“Kemarin saya baru saja melakukan pengawasan bersama Dinas Sosial. Ada aturan baru tentang Perlinsos yang ingin kita ketahui lebih jauh. Kami ingin mendengar apa yang baru dari aturan tersebut, apakah RT, RW, atau kelurahan sudah bisa melakukan intervensi langsung untuk menyampaikan sanggahan sehingga perubahan desil warga bisa ditinjau kembali,” paparnya.

Ia mencontohkan, warga yang sebelumnya berada pada desil empat kemudian berubah menjadi desil enam atau tujuh perlu mendapatkan penjelasan mengenai dasar perubahan kategori tersebut, terutama jika perubahan itu tidak sejalan dengan kondisi ekonomi yang dialami.

Meski demikian, Fahrizal mengingatkan proses sanggahan maupun peninjauan ulang harus tetap mengikuti mekanisme dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat. Evaluasi data, kata dia, harus dilakukan secara objektif dengan tetap memperhatikan kriteria penerima bantuan sosial yang berlaku.

“Kita juga harus melihat persyaratan yang ditentukan pemerintah pusat. Jangan sampai ada kondisi warga yang memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan bantuan. Kita juga harus fair dalam melihat persoalan ini,” tegasnya.

Selain persoalan desil, Fahrizal turut menerima keluhan terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS). Namun, ia menyebut perubahan kategori desil menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan warga selama reses di enam titik.

Anggota DPRD Makassar dari Daerah Pemilihan I yang meliputi Kecamatan Makassar, Ujung Pandang, dan Rappocini itu berharap Dinas Sosial segera memberi perhatian terhadap keluhan tersebut melalui evaluasi data, penguatan koordinasi dengan aparat wilayah, serta sosialisasi mekanisme pengajuan sanggahan yang dapat diakses masyarakat.

Ia menegaskan, aspirasi reses akan ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama perangkat daerah terkait agar warga memperoleh kejelasan mengenai perubahan status kesejahteraan mereka, termasuk peluang perbaikan data apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan kondisi faktual di lapangan. (*)

Example 325x300
Example 325x300