Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel Kami
Example 325x300
Example floating
Example floating
Berita

Reses di Tiga Kelurahan Rappocini, Prof. Apiaty Soroti Perlindungan Perempuan dan Anak hingga Pelayanan Publik

×

Reses di Tiga Kelurahan Rappocini, Prof. Apiaty Soroti Perlindungan Perempuan dan Anak hingga Pelayanan Publik

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Kota Makassar, Prof. Dr. Hj. Apiaty K. Amin Syam, menyerap aspirasi masyarakat terkait perlindungan perempuan dan anak, infrastruktur lingkungan, serta pelayanan publik dalam kegiatan reses di Kecamatan Rappocini, Sabtu (21/11/2026).

klikkiri.co — Persoalan perlindungan perempuan dan anak, kondisi infrastruktur lingkungan, serta keterbatasan tenaga pelayanan di tingkat kelurahan dan kecamatan menjadi sejumlah aspirasi yang diterima Anggota DPRD Kota Makassar, Prof. Dr. Hj. Apiaty K. Amin Syam, saat menggelar Reses Pertama Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Kecamatan Rappocini, Sabtu (21/11/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di tiga lokasi, yakni Jalan Rappocini Raya Lorong 5F RT 03/RW 04, Kelurahan Rappocini; Jalan Karunrung Raya RT 01/RW 04, Kelurahan Karunrung; serta Kompleks Depag RT 08/RW 05, Kelurahan Gunung Sari. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.

Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel
Example 300x600
Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel

Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar tersebut menilai reses bukan sekadar agenda formal untuk bertemu konstituen, melainkan ruang untuk mengetahui secara langsung persoalan masyarakat. Aspirasi yang dihimpun menjadi bahan bagi anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi sesuai kewenangannya.

Salah satu isu yang menjadi perhatiannya ialah perlindungan perempuan dan anak. Sejumlah persoalan sosial, mulai dari pertengkaran hingga eksploitasi anak, dinilai membutuhkan kepedulian dan penanganan bersama agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih serius.

“Persoalan perempuan dan anak ini harus menjadi perhatian. Ada beberapa hal yang disampaikan masyarakat, termasuk masalah pertengkaran, eksploitasi anak, dan berbagai persoalan sosial lainnya. Hal-hal seperti ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut perlindungan dan masa depan anak-anak kita,” ujarnya.

Selain persoalan sosial, Prof. Apiaty juga menerima masukan mengenai kondisi infrastruktur lingkungan, termasuk ruas jalan dan fasilitas permukiman yang membutuhkan pembenahan. Ia menekankan bahwa penanganan infrastruktur harus didasarkan pada kondisi faktual serta tingkat kebutuhan setiap wilayah.

“Aspirasi masyarakat tentu menjadi perhatian kami. Ada kondisi jalan yang memang perlu dibenahi dan membutuhkan perhatian pemerintah. Kita harus melihat kebutuhan di lapangan secara objektif, karena masih ada wilayah lain yang kondisinya juga membutuhkan penanganan lebih mendesak,” jelasnya.

Menurutnya, penentuan prioritas pembangunan perlu mempertimbangkan tingkat urgensi dan dampak persoalan terhadap aktivitas masyarakat. Dengan begitu, program pembenahan dapat diarahkan pada kebutuhan yang paling membutuhkan penanganan.

Persoalan lain yang turut disoroti ialah keterbatasan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan kelurahan dan kecamatan. Ketersediaan tenaga pelayanan dinilai berpengaruh terhadap kelancaran administrasi serta kualitas pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Memang tenaga pelayanan di kelurahan dan kecamatan masih sangat kurang. Ini sudah kita perjuangkan agar ada penambahan. Kelurahan dan kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan, sehingga kebutuhan sumber daya manusianya harus diperhatikan,” ungkapnya.

Ia berharap kebutuhan tenaga aparatur di tingkat kelurahan dan kecamatan dapat menjadi pertimbangan pemerintah kota dalam kebijakan penempatan maupun pengangkatan pegawai berikutnya.

“Harapan kita, jika nanti ada pengangkatan atau penempatan tenaga, kekurangan di kelurahan dan kecamatan ini bisa segera diisi. Jangan sampai masyarakat membutuhkan pelayanan, tetapi tenaga yang tersedia justru tidak mencukupi,” tambahnya.

Prof. Apiaty menegaskan, berbagai aspirasi yang diterima dalam tiga titik reses tersebut akan menjadi bahan perjuangan dan koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Ia berharap setiap persoalan dapat ditelaah berdasarkan kewenangan, kebutuhan, dan kemampuan anggaran daerah agar tindak lanjutnya lebih terarah.

Melalui kegiatan reses ini, ia juga mendorong agar persoalan perlindungan perempuan dan anak, pemerataan infrastruktur lingkungan, serta ketersediaan tenaga pelayanan publik mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Makassar. (ita)

Example 325x300
Example 325x300