SEMMI Sinjai Nilai Kebijakan Pemerintah Terlalu Diskriminatif

klikkiri.co –  Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) Kabupaten Sinjai menilai kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menetapkan hanya tiga toko peralatan ATK yang ada di Sinjai terlalu diskriminatif terhadap UMKM yang lainnya.

Seperti yang diketahui Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Sinjai dimulai sejak diberlakukannya Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang KIA.

Pemerintah Kabupaten Sinjai yang dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) mengeluarkan surat nomor 463/01.07.584/set Sinjai, pada 3 April 2023 dengan perihal pemanfaatan dokumen dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Senada dengan itu, M Fadli selaku Kabid Riset Intelektual dan Aksi (Risteksi) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) menetapkan tiga toko sebagai rekanan pihak ketiga yang menangani langsung perbelanjaan kelengkapan ATK tersebut.

“Ini terkesan Pemerintah Daerah (Pemda) mendiskriminasi toko lain dalam hal ini pelaku UMKM tidak seluruhnya dilibatkan seakan ini memberikan kesan penunjukan langsung dari Pemda itu sendiri,” kata M Fadli pada Sabtu, (29/4/2023).

Atas kebijakan Pemerintah Daerah yang dinilai diskriminatif tersebut, M Fadli meminta agar kebijakan tersebut segera dianulir.

“Atas kebijakan ini saya meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) mencabut surat tersebut karena telah merugikan dan mendiskriminasi pemilik toko ATK yang lain, yang mana kebijakan ini seharusnya berpihak kepada seluruh toko ATK lainnya,” tutupnya. (*)