Soal Ketua RT-RW Dipecat Massal, Pj Sekda Makassar: Camat-Lurah Jangan Bikin Gaduh Seenaknya

klikkiri.co – Pj Sekretaris Daerah Kota Makassar Irwan Adnan merespons pemberhentian massal Ketua RT dan RW dalam beberapa pekan terakhir. Irwan mengatakan, langkah itu tidak tepat dan bisa mengundang kegaduhan.

“Ini kan tidak benar. Mereka (RT-RW) diangkat berdasarkan SK wali kota. Tapi diberhentikan dengan SK yang diteken lurah dan LPM. Inikan bikin gaduh,” ujar Irwan kepada wartawan, Sabtu (19/10/2024).

Irwan mengingatkan, Pjs Wali Kota telah mengimbau camat dan lurah agar menghentikan langkah-langkah seperti itu. Camat dan lurah tidak boleh bertindak seenaknya.

“Jangan seenaknya memecat dan mengganti. Semua ada aturannya,” ketus Irwan.

Menurut Irwan, soal pemecatan RT dan RW menjadi perhatian Pjs Wali Kota. Karenanya dalam waktu dekat ia akan mengumpulkan camat dan lurah guna meminta klarifikasi terkait pemberhentian massal itu.

Irwan menegaskan, jika ditemukan indikasi pemecatan ini terkait dengan konstelasi politik yang tengah berlangsung, maka pemkot akan mengambil langkah tegas.

“Kita akan lihat ada tidak camat lurah yang terlibat dalam kegiatan politik praktis. Sampai berujung pada pemberhentian RT-RW. Kalau terbukti maka akan dijatuhkan sanksi sesuai aturan,” tandas Irwan.

Ketua RT dan RW di Mariso Mengadu Usai Dipecat

Sejumlah Ketua RT dan RW di Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso mengadu ke Pj Sekda Irwan Adnan usai mereka diberhentikan. Berdasarkan SK yang diteken Lurah Panambungan, RT dan RW diberhentikan sejak 18 Oktober 2024.

Irwan mengaku telah menerima pengaduan mereka. Ada 4 poin yang menjadi inti pengaduan RT dan RW.

1. Apakah pergantian RT/RW direstui oleh Pjs Wali Kota. (Saat ini beredar pergantian dengan SK yang diteken oleh lurah dan ketua LPM).

2. Apakah pergantian yang sifatnya tidak tegak lurus ke salah satu Paslon (INIMI di Makassar, dan DIA di Sulsel) wajib diganti?

3. Setahu kami, SK pengangkatan ketua RT/RW (lewat pemilihan atau pun penunjukan) di era DP diteken oleh wali kota, lantas mengapa pemberhentian RT/RW harus dikeluarkan oleh lurah dan LPM bukan oleh Pjs wali kota.

“Ini pengaduan yang saya terima. Karena itu kita akan kumpulkan lurah dan camat. Kita meminta klarifikasi soal ini,” ujar Irwan. (*)