Bappeda Hadiri Rapat Efisiensi Anggaran Bersama Wali Kota Makassar

klikkiri.co – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar menghadiri agenda rapat efisiensi anggaran yang diselenggarakan oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin di Ruang Rapat Wali Kota, Kamis (24/024/2025).

Agenda tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan yakni Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Nielma Palamba yang juga selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Andi Zulkifkli Nanda. guna membahas strategi efisiensi anggaran di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muh Dakhlan, Inspektur Daerah Kota Makassar A Asma Zulistia Ekayanti, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Akhmad Namsum, dan Ketua Tim Ahli Andi Hudli Huduri.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, terus mendorong percepatan efisiensi anggaran sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan penghematan belanja negara yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menekankan bahwa proses efisiensi anggaran ini masih dalam tahap finalisasi dan sedang dirumuskan bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan hasil analisa awal menunjukkan bahwa potensi penghematan yang bisa dicapai berada pada kisaran Rp500 hingga Rp600 miliar.

“Ini kan masih tahap finalisasi. Tapi kita akan mencari yang mana lebih prioritas, nominal perkiraan efisiensi kira-kira bisa Rp500-600 miliar,” Ucap Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.

Beliau menambahkan bahwa efisiensi ini bukan berarti memangkas secara sembarangan, tetapi menyusun ulang belanja daerah agar lebih produktif dan tepat pada sasaran. Jika dilakukan secara strategis, efisiensi ini tentu saja mampu memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat serta memperkuat fundamental ekonomi daerah.

“Kita lagi mau memfinalisasi efisiensi anggaran, lalu kita akan membuat perencanaan dibawa kemana nanti budget (anggaran) yang kelebihan itu, supaya bisa lebih bermanfaat dan tepat sasaran. Jadi kami masih drafting, sebentar lagi kita finalisasi berapa angka-angkanya,” Tambah Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.

Salah satu bentuk efisiensi yang telah dibahas adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen, sesuai dengan amanat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo pada 22 Januari 2025. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperbaiki struktur belanja pemerintah serta meningkatkan kualitas belanja publik.

Dimana pemerintah pusat memberikan instruksi agar seluruh kepala daerah melakukan rasionalisasi anggaran, termasuk meninjau kembali belanja pegawai serta kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak mendesak atau tidak langsung berdampak pada peningkatan layanan publik.

Upaya efisiensi anggaran bukan hanya sekedar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat untuk memastikan setiap rupiah dari APBD memberikan manfaat nyata.