LMND Sulsel Desak Kejati Ambil Alih Dugaan Korupsi Tunjangan Rumah Dinas DPRD Palopo

klikkiri.co — Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulawesi Selatan menyoroti sikap pasif Kejaksaan Negeri (Kejari) Palopo dalam menangani dugaan korupsi tunjangan belanja rumah dinas pimpinan DPRD Palopo periode 2019–2024.

Dugaan korupsi ini terkait tunjangan rumah dinas yang dianggarkan setiap tahun melalui APBD Kota Palopo. Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum pimpinan DPRD diduga tidak pernah menempati rumah dinas selama masa jabatannya, namun tetap menerima tunjangan bulanan.

Ketua LMND Sulsel, Adri Fadli, mengecam lambannya respons Kejari Palopo dalam menindaklanjuti kasus ini, padahal menurutnya indikasi penyimpangan sudah terang dan menjadi perhatian publik.

“LMND Sulsel menilai Kejari Palopo seolah tutup mata terhadap dugaan penyalahgunaan tunjangan rumah dinas ini. Sikap pasif ini mencederai rasa keadilan masyarakat,” tegas Adri, Rabu (16/10/2025).

LMND Sulsel mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel untuk mengambil alih penanganan kasus, demi memastikan proses hukum berjalan objektif, transparan, dan bebas dari intervensi.

“Jika Kejari Palopo tidak sanggup, maka Kejati Sulsel harus turun tangan. Jangan sampai ada kesan bahwa aparat penegak hukum melindungi kepentingan tertentu,” lanjutnya.

Selain itu, LMND juga meminta Pemerintah Kota Palopo dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membuka data penyaluran tunjangan rumah dinas DPRD kepada publik secara transparan.

“Publik berhak tahu ke mana anggaran negara digunakan. Ini menyangkut uang rakyat dan integritas pejabat publik,” ujar Adri.

LMND Sulsel menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini dan siap menggelar aksi jika proses hukum berjalan lambat atau tidak transparan.