Kapolda Baru, Tantangan Lama: Dari Luka Demonstrasi Hingga Tambang Ilegal

klikkiri.co – Pergantian pucuk pimpinan Polda Sulawesi Selatan berlangsung di tengah situasi sosial yang masih bergejolak. Makassar, kota dengan riwayat demonstrasi yang kerap berujung bentrok, kini menanti arah baru dari Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro yang resmi dilantik sebagai Kapolda Sulsel pada Rabu, 29 Oktober 2025 lalu.

Senin (3/11/2025), di balik seremoni penyambutannya di Mapolda Sulsel, suara kritis mulai terdengar dari berbagai organisasi kepemudaan dan ormas. Salah satunya datang dari Syamsul Bahri Majjaga, Ketua Pengurus Wilayah Setia Prabowo Sulsel.

“Sulawesi Selatan butuh pemimpin kepolisian yang mampu mendengar aspirasi rakyat, bukan menutup diri dengan kebijakan resisten. Kapolda harus hadir sebagai pengayom, bukan sekadar penegak aturan,” ujar Syamsul, Selasa (4/11/2025) di Makassar.

Luka Sosial yang Belum Sembuh

Tragedi bentrokan saat aksi demonstrasi Agustus lalu yang menewaskan sejumlah warga masih menjadi catatan kelam. Publik menilai aparat kala itu terlambat mengantisipasi eskalasi hingga berujung korban jiwa dan kerugian besar.

Syamsul menilai, evaluasi pola pengamanan harus menjadi langkah pertama Kapolda baru.

“Makassar bukan kota yang bisa dikendalikan dengan pendekatan kekuasaan. Ini tanah yang berani bicara kebenaran. Siapa pun Kapoldanya harus siap menghadapi publik yang kritis dan terbuka,” tegasnya.

Ia menambahkan, Kapolda perlu menunjukkan sikap humanis, dialogis, namun tetap tegas dalam menghadapi massa agar masyarakat merasa dilindungi, bukan diintimidasi.

Tantangan Tambang Ilegal dan Kerusakan Lingkungan

Selain isu keamanan, Syamsul juga menyoroti maraknya tambang ilegal di Sulsel, termasuk di sekitar bantaran Sungai Jeneberang.

“Ini bukan sekadar ekonomi ilegal, tapi masalah keberlanjutan lingkungan hidup. Polda harus turun tangan karena kerusakan lingkungan akan diwarisi generasi muda Sulsel,” ujarnya.

Ia menduga lemahnya penindakan tambang ilegal melibatkan oknum penegak hukum dan pemangku kebijakan.

“Wilayah tambang ilegal di sepanjang Jeneberang saja sulit ditindak, padahal aktivitasnya jelas terlihat. Lalu bagaimana dengan daerah lain yang lebih jauh dari pantauan aparat?” kritiknya.

Sebagai bagian dari relawan Presiden Prabowo Subianto, Syamsul menegaskan bahwa Setia Prabowo Sulsel akan menjadi mitra pemerintah dan pengawas sosial terhadap instruksi presiden, termasuk dalam penanganan tambang ilegal.

Harapan Generasi Muda Sulsel

Makassar dikenal sebagai “Kota Mahasiswa”, pusat gerakan sosial dan politik di Indonesia timur. Karena itu, posisi Kapolda Sulsel selalu menjadi sorotan nasional.

“Kami berharap Kapolda baru membawa wajah kepolisian yang terbuka, siap berdialog, dan kolaboratif. Ini penting demi stabilitas Sulawesi Selatan yang kini sedang diuji,” tegas Syamsul.

Pertaruhan Kapolda Baru

Syamsul juga menyinggung sejumlah kasus kontroversial yang pernah ditangani Irjen Pol Djuhandhani saat bertugas di Bareskrim Polri — mulai dari kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo hingga perkara penggelapan sertifikat tanah.

Menurutnya, rekam jejak tersebut perlu menjadi pengingat agar kepemimpinan di Sulsel tidak resisten terhadap kritik.

“SulseI butuh Kapolda yang transparan, bukan yang alergi terhadap koreksi. Loyalitas kepada negara bukan berarti membungkam aspirasi rakyat,” tandasnya.

Ia menegaskan, publik siap mendukung Kapolda baru selama berpihak pada kebenaran dan keadilan. Namun, jika muncul tanda-tanda pembungkaman kritik, masyarakat sipil tidak akan diam.

“Makassar adalah barometer. Kalau hukum tumpul di sini, getarannya akan terasa sampai Jakarta,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Syamsul menyampaikan pesan simbolik:

“Selamat datang Kapolda baru di Bumi Anging Mammiri. Tapi ingat, rakyat Sulawesi Selatan bukan hanya butuh keamanan — mereka butuh keadilan. Kapolda harus membuktikan bahwa Polri berpihak pada rakyat.” (*)