Perkuat Perlindungan Anak, DPPPA Makassar Dorong Pencegahan Perkawinan Usia Dini Lewat Kolaborasi Berkelanjutan

klikkiri.co – Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) kembali melaksanakan kegiatan lanjutan dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak di Kota Makassar. Pertemuan ini menjadi bagian penting dari rangkaian Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor yang sebelumnya telah digelar dengan agenda pencegahan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan tindak pidana perdagangan orang.

Meski Kota Makassar merupakan kota metropolitan, fenomena perkawinan usia anak masih terjadi. Berdasarkan data UPTD PPA Kota Makassar periode Januari–November 2025, tercatat 627 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan 35 permohonan rekomendasi nikah yang diproses melalui mekanisme layanan dan asesmen UPTD PPA Kota Makassar.

Data ini memperlihatkan bahwa problem perkawinan usia anak masih membutuhkan penanganan lintas sektor yang kuat dan berkelanjutan.

Kepala Dinas PPPA Kota Makassar Ita Isdiana Anwar dalam sambutannya menegaskan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak membutuhkan Penguatan koordinasi antara DPPPA, Pengadilan Agama, KUA, sekolah, tenaga kesehatan, dan lembaga layanan lainnya. Edukasi publik yang masif untuk meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat tentang risiko perkawinan anak. Proses asesmen rekomendasi nikah yang ketat, berperspektif perlindungan, serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Peningkatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman yang benar kepada warga. Pelibatan anak dan remaja, seperti Forum Anak Makassar, sebagai agen perubahan untuk mendorong gerakan generasi muda menolak perkawinan usia dini.

Pada kegiatan lanjutan ini, DPPPA Makassar menghadirkan narasumber Ibu Alita Karen, aktivis dan pemerhati perempuan serta anak yang selama ini dikenal fokus pada gerakan pencegahan perkawinan anak di Kota Makassar. Dalam paparannya, Ibu Alita menegaskan bahwa perkawinan usia anak tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga membuka risiko besar bagi masa depan mereka, mulai dari putus sekolah, kerentanan terhadap kekerasan, kesehatan reproduksi, hingga potensi kemiskinan antar generasi.

Dalam pemaparan narasumber, Alita Karen menyampaikan bahwa pencegahan perkawinan anak bukan hanya tugas pemerintah, tetapi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat. Ia menekankan bahwa “Anak berhak dewasa pada waktunya. Tidak boleh ada satu pun keputusan keluarga atau lingkungan yang mencabut hak anak untuk tumbuh, bermimpi, dan mencapai masa depannya.”

Ia juga mengapresiasi Pemerintah Kota Makassar melalui DPPPA yang telah memperkuat mekanisme asesmen rekomendasi nikah dan layanan perlindungan yang terintegrasi.

Peserta kegiatan terdiri dari berbagai unsur yang memiliki peran strategis dalam pencegahan perkawinan anak, antara lain :
• Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Makassar
• Perwakilan Pengadilan Negeri Makassar
• Para Kepala KUA dan Penghulu se-Kota Makassar
• Imam kelurahan se-Kota Makassar
• Forum Anak Makassar
• Shelter Warga dan PUSPAGA
• SKPD terkait
• serta berbagai NGO dan komunitas pemerhati anak.

Kehadiran aktor – aktor lintas sektor ini menegaskan bahwa persoalan perkawinan anak tidak bisa ditangani oleh satu lembaga saja. Ada dimensi hukum, agama, sosial, pendidikan, kesehatan, hingga dinamika keluarga yang saling terkait.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen menjadikan kota makassar ini aman, ramah, dan berpihak pada hak-hak anak. Sinergi antara pemerintah, lembaga peradilan, KUA, tokoh agama, NGO, dan masyarakat diharapkan dapat menekan angka perkawinan usia anak dan menghadirkan generasi Makassar yang lebih sehat, berkualitas, dan siap bersaing di masa depan.