DPRD Sulsel Bahas Dugaan Pelanggaran Perizinan THM, Ini Hasil Rekomendasinya

klikkiri.co – Komisi A bersama Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu (14/1) untuk membahas dugaan penyalahgunaan izin usaha, pelanggaran tata ruang, serta lemahnya pengawasan pemerintah terhadap operasional tempat hiburan malam (THM) yang berada di kawasan peruntukan ruang keluarga.

Isu tersebut sebelumnya dilaporkan oleh Koalisi Lintas Mahasiswa. RDP dipimpin oleh Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Andi Anwar Purnomo, didampingi anggota Komisi A serta perwakilan pimpinan Komisi C DPRD Sulsel.

Perwakilan Koalisi Lintas Mahasiswa, Aladi, menilai salah satu THM bernama “Elite” telah melanggar ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa aktivitas operasional Elite seharusnya dihentikan karena menggunakan DJ hingga dini hari, yang dinilai tidak sesuai aturan.

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pengusaha Industri Hiburan (APIH) Makassar, Hasrul Khaeruddin, menyampaikan bahwa para pelaku usaha pada dasarnya tidak menolak kewajiban perizinan. Ia menyebutkan terdapat 43 outlet yang berada di bawah naungan asosiasinya dan menegaskan peran APIH adalah membantu pelaku usaha agar menjalankan bisnis sesuai ketentuan.

“Jika ada yang belum mengantongi izin, tentu harus dilengkapi,” kata Hasrul.

Menurutnya, keinginan untuk mengurus perizinan sebenarnya cukup besar, namun sering terhambat oleh regulasi dan kebijakan yang kerap berubah. Ia berharap DPRD dapat membentuk tim khusus guna membantu penyelesaian persoalan perizinan tersebut.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Andi Anwar Purnomo, menekankan pentingnya kesesuaian antara izin dan aktivitas usaha. Ia menjelaskan bahwa secara regulasi, Elite hanya mengantongi izin bar, sehingga DPRD merekomendasikan Dinas PTSP untuk memastikan operasional THM tersebut sesuai dengan izin yang dimiliki.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Mizar Roem, mengingatkan agar persoalan ini disikapi secara bijaksana dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Menurutnya, penegakan aturan harus tetap dilakukan, namun dampak jangka pendek dan panjangnya juga perlu dikaji secara matang.

Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD Sulsel, Salman Alfarizi, menegaskan bahwa DPRD akan merekomendasikan seluruh THM di Makassar agar tertib dalam mengurus serta mematuhi izin usaha. Ia menambahkan bahwa rekomendasi terkait Elite juga mempertimbangkan keberadaan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada tempat tersebut.