Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel Kami
Example 325x300
Example floating
Example floating
Hukum

Busrah Abdullah Akui Laporkan Ashabul Kahfi ke KPK, Soroti Dugaan Kasus Kuota Haji dan Dana Partai

×

Busrah Abdullah Akui Laporkan Ashabul Kahfi ke KPK, Soroti Dugaan Kasus Kuota Haji dan Dana Partai

Sebarkan artikel ini
klikkiri.co
Gedung KPK. (Google).
Example 325x300

klikkiri.co — Politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Makassar, Busrah Abdullah, mengaku telah melaporkan mantan Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan tersebut, kata Busrah, berkaitan dengan dugaan persoalan kuota haji saat Yaqut Cholil Qoumas menjabat Menteri Agama RI.

Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel
Example 300x600
Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel

“Sudah saya laporkan Pak Ashabul Kahfi ke KPK bersama pengacara saya. Soal kasus kuota haji saat Yaqut sebagai Menteri Agama,” ujar Busrah Abdullah, Kamis (28/5/2026).

Mantan pimpinan DPRD Makassar itu meminta KPK tidak menutup mata terhadap dugaan keterlibatan Ashabul Kahfi dalam polemik kuota haji yang sempat menjadi perhatian publik nasional.

“Setidaknya KPK jangan tutup mata terhadap dugaan keterlibatan Ashabul Kahfi dalam kasus kuota haji. Sepengetahuan saya, keputusan pemerintah terkait kuota haji tentu harus diketahui DPR sebagai lembaga pengawasan,” katanya.

Busrah menilai, kapasitas Ashabul Kahfi saat itu sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI perlu didalami penyidik KPK.

“Beliau perlu diperiksa oleh penyidik KPK untuk mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban Komisi VIII DPR RI saat itu,” tambahnya.

Tak hanya itu, Busrah juga mengaku turut melaporkan dugaan penggunaan dana bantuan politik dari Kesbangpol Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada PAN Sulsel, termasuk iuran anggota DPRD dari berbagai tingkatan selama Ashabul Kahfi menjabat Ketua DPW PAN Sulsel.

“Saya juga pernah melaporkan bantuan pemerintah provinsi ke partai politik selama Ashabul Kahfi menjadi ketua PAN Sulsel pada masa pemerintahan Syahrul Yasin Limpo,” tuturnya.

Menurut Busrah, penggunaan dana tersebut dinilai tidak memiliki kejelasan laporan pertanggungjawaban.

“Kemudian sumbangan dari setiap anggota DPRD, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Mana semua laporan pertanggungjawabannya? Karena tidak ada kejelasannya, maka saya adukan ke KPK,” tegasnya.

Ia juga menyinggung kondisi PAN Sulsel yang dinilainya mengalami penurunan perolehan kursi legislatif dalam beberapa tahun terakhir.

“Partai ini bukan milik keluarga. Saya melihat seakan-akan dia ketua, dia juga sekretaris, sekaligus bendahara. Lihat sekarang, perolehan kursi DPRD Sulsel maupun kabupaten/kota menurun drastis. Di mana letak suksesnya?” ujar salah satu senior PAN Sulsel tersebut.

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Ashabul Kahfi telah dilakukan. Namun hingga berita ini diterbitkan, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW PAN Sulawesi Selatan tersebut belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan yang disampaikan Busrah Abdullah. (*)

Example 325x300
Example 120x600
Example 325x300