![Example floating](https://klikkiri.co/wp-content/uploads/2023/11/Untitled-1.jpg")
klikkiri.co — Anggota DPR RI Komisi II sekaligus anggota Badan Anggaran Fraksi Partai Golkar DPR RI, Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H., melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis, 7 Mei 2026.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, bersama jajaran komisioner dan sekretaris bawaslu, serta seluruh staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
Agenda kunjungan kerja itu difokuskan pada penguatan peran strategis Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu dalam menjaga kualitas demokrasi, integritas penyelenggaraan pemilu, serta pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan.
Dalam pertemuan tersebut, Taufan Pawe menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bawaslu Sulsel atas kinerja dan komitmen mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu.
“Saya bangga dengan seluruh jajaran Bawaslu. Pertemuan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang berdiskusi dan berbagi informasi demi penguatan kelembagaan pengawas pemilu,” ujar Taufan Pawe.
Ia menegaskan bahwa sebagai mitra kerja Komisi II DPR RI, keberadaan Bawaslu memiliki posisi strategis dalam menjaga integritas demokrasi dan memastikan proses pemilu berjalan jujur, adil, serta transparan.
“Saya memiliki semangat dan komitmen untuk menjaga eksistensi Bawaslu. Lembaga ini tidak boleh dilemahkan, justru harus diperkuat agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal,” tegasnya.
Mantan Wali Kota Parepare dua periode itu juga menilai penguatan kewenangan Bawaslu menjadi hal penting dalam menghadapi dinamika politik dan tantangan pemilu ke depan.
“Bawaslu harus diberikan kewenangan yang kuat agar mampu bertindak efektif dalam menjaga integritas pemilu serta menegakkan aturan kepemiluan secara profesional dan independen,” katanya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh Komisi II DPR RI terhadap penguatan kelembagaan Bawaslu. (*)
