Taufan Pawe Ajak Masyarakat Aktif Awasi Pemilu Sejak Tahapan Awal

klikkiri.co— Anggota Komisi II DPR-RI, Dr HM Taufan Pawe mengajak masyarakat agar ikut aktif mengawasi jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) yang tahapannya akan dimulai beberapa bulan lagi. Pengawasan yang dilakukan sejak awal akan jauh lebih baik dibandingkan jika baru dilakukan di masa kampanye dan pencoblosan.

Bagaimana pun, pengawasan yang hanya mengandalkan Bawaslu tidak akan efektif, mengingat Bawaslu dan jajarannya memiliki keterbatasan. “Kita tidak boleh membiarkan Bawaslu bekerja sendiri. Jangkauan mereka sangat terbatas karena SDM-nya juga terbatas. Tanpa bantuan masyarakat, kinerja Bawaslu tidak akan optimal,” kata Taufan yang menjadi pemateri pada kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, di Krama Living Space, Segeri, Pangkep, Kamis, 5 November 2026.

Taufan yang juga Anggota Panja RUU tentang Pemilu mengingatkan, tidak lama tahapan Pemilu akan dimulai. Pengawasan terhadap tahapan sebenarnya sudah bisa dilakukan sekalipun Pemilu baru dilaksanakan tahun 2029 nanti.

Ada beberapa tahapan krusial yang bisa diawasi bersama-sama oleh elemen masyarakat. Mulai pemutakhiran data pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta serta penetapan peserta Pemilu, baik kepala daerah maupun anggota DPR/DPRD.

Di samping itu, Taufan juga mengangkat isu netralitas ASN yang tiap masa Pemilu selalu saja bermasalah. Dia mensinyalir, hukuman yang dijatuhkan selama ini tidak memberi efek jera karena putusannya seringkali dikembalikan kepada kepala daerah atau petahana.

Karena itu, anggota Fraksi Partai Golkar DPR-RI ini, ingin agar ada perubahan dalam mekanisme penjatuhan sanksi kepada ASN yang terbukti tidak netral. “Kalau sanksi dijatuhkan oleh kepala daerahnya, itu sama saja jeruk makan jeruk. Masa mau dia hukum ASN yang berpihak kepadanya. Jadi, kita mencoba, bagaimana agar sanksi nanti dijatuhkan oleh BKN langsung,” katanya.

Sosialisasi yang dibuka Anggota Bawaslu Sulsel, Alamsyah ini diikuti lebih 100 peserta yang terdiri dari Pemerintah Kelurahan Segeri, Panwas Pangkep, tokoh masyarakat, perwakilan mahasiswa STKIP Andi Matappa, STAI DDI, dan warga setempat. Sesi tanya jawabnya pun berlangsung aktraktif.

Indra, mahasiswa STKIP mengangkat isu perlindungan hukum bagi warga yang melaporkan pelanggaran Pemilu/Pilkada. Menurutnya, ada kesan warga yang melapor seringkali mendapat intimidasi hingga ancaman fisik.

“Bagaimana bapak selaku wakil kami di Senayan, bisa menjamin keamanan dan keselamatan para pelapor. Orang takut buat laporan kalau diancam,” katanya.

Rahmawati, warga Segeri, mempertanyakan fenomena politik uang yang seringkali menyalahkan masyarakat sebagai biang keroknya. Menurutnya, yang patut disalahkan adalah peserta Pemilu yang takut tidak terpilih kalau tidak bagi-bagi uang sogokan.

Taufan menjawab, sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi warganya, apalagi jika warga tersebut tengah terlibat dalam pengawasan momentum sepenting Pemilu. Karena itu, Taufan berjanji akan menaruh perhatian yang ekstra pada pembahasan tentang perlindungan para pelapor dalam RUU Pemilu nanti.

“Tidak bisa tidak. Yang namanya warga yang melaporkan dugaan kecurangan itu harus diproteksi. Identitasnya memang sebaiknya dirahasiakan. Kita memikirkan, bagaimana agar pelaporan ini dimudahkan, dan identitas pelapor tidak bisa keluar ke publik,” katanya.

Sedangkan isu politik uang, Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengawasan sejak awal. Meski diakuinya sangat sulit menghilangkan praktiknya secara total, namun ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisirnya.

Utamanya, kesadaran masyarakat itu sendiri. Kita harus menegaskan suara kita jauh lebih mahal karena menyangkut masa depan dan kesejahteraan dalam lima tahun periode pemerintahan. “Ada juga kan yang sering sarankan, ‘ambil uangnya, jangan pilih orangnya’. Itu stress betul calonnya kalau dikasi begitu,” katanya.

Selain itu, Taufan juga akan mendorong agar partai-partai politik benar-benar memilih calon peserta yang berintegritas. Persyaratan pencalonan juga sebaiknya yang sudah jadi kader partai, minimal tiga tahun.