Tak Sekadar Ditata, Diskop-UKM Makassar Dorong PK5 Naik Kelas Lewat Program SAPA PK5

klikkiri.co – Pemerintah Kota Makassar terus mendorong transformasi Pedagang Kaki Lima (PK5) agar tidak hanya tertata dari sisi lokasi usaha, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas produk, memenuhi standar kesehatan, serta memiliki legalitas usaha.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Program SAPA PK5 (Sistem Akselerasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima) yang diinisiasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.

Sebagai bagian dari implementasi program tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar menggelar Pelatihan Higienitas dan Legalitas Produk di Hotel Karebosi Premier, Makassar, Kamis (5/11/2026). Kegiatan ini diikuti 50 pelaku usaha, khususnya pedagang kaki lima yang bergerak di sektor kuliner.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Arlin Ariesta, mengatakan program SAPA PK5 tidak hanya berorientasi pada penataan lokasi berdagang, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas usaha para pedagang agar lebih profesional, mandiri, dan berdaya saing.

“Penataan pedagang kaki lima tidak boleh hanya berorientasi pada penertiban atau penataan lokasi berjualan. Kami ingin PK5 juga mengalami peningkatan kualitas usaha, memiliki pemahaman tentang higienitas produk, serta memenuhi aspek legalitas. Dengan begitu, mereka tidak hanya tertata, tetapi juga bisa berkembang dan naik kelas,” ujar Arlin.

Menurutnya, kualitas produk dan kepercayaan konsumen merupakan dua aspek penting yang harus menjadi perhatian pelaku usaha, khususnya di sektor kuliner. Karena itu, pemahaman mengenai kebersihan, keamanan pangan, dan legalitas produk perlu terus diperkuat.

“Pedagang kaki lima merupakan bagian penting dari penggerak ekonomi masyarakat. Kita ingin produk yang mereka hasilkan tidak hanya diminati karena harga dan rasanya, tetapi juga terjamin kebersihan dan keamanannya. Legalitas juga penting agar usaha mereka memiliki kepastian dan peluang untuk berkembang lebih luas,” jelasnya.

Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan mengenai standar higienitas dan keamanan pangan, mulai dari kebersihan tempat produksi, sanitasi peralatan, pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga pengemasan produk.

Selain itu, peserta juga memperoleh edukasi mengenai pentingnya legalitas produk, termasuk pemahaman terhadap persyaratan dan prosedur pengurusannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yakni Ketua DPD PPJI Sulawesi Selatan, Saidatul Masitoh, yang memberikan perspektif mengenai standar higienitas dan pengelolaan usaha kuliner. Sementara itu, perwakilan Dinas Kesehatan Kota Makassar memberikan penguatan terkait aspek kesehatan dan keamanan pangan.

Arlin menambahkan, melalui SAPA PK5, Pemkot Makassar berupaya menghadirkan pemberdayaan yang lebih menyeluruh, mulai dari pendataan, penataan, peningkatan kapasitas hingga penguatan legalitas usaha.

“Harapan kami, melalui program ini para pelaku PK5 semakin profesional, mandiri, dan memiliki daya saing. Pemerintah tidak hanya hadir untuk menata, tetapi juga mendampingi dan memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil agar terus bertumbuh,” tutupnya.

Melalui program ini, Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar ingin memastikan bahwa penataan PK5 berjalan seiring dengan peningkatan kualitas dan profesionalisme usaha.

Dengan demikian, pedagang kaki lima tidak hanya didorong untuk menempati lokasi usaha yang lebih tertata, tetapi juga mampu menghadirkan produk yang bersih, aman, berkualitas, serta memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.

Program SAPA PK5 diharapkan menjadi salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Kota Makassar sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha kecil untuk tumbuh, berkembang, dan semakin kompetitif.