Aktivis Desak Polda Sulsel Tindak Dugaan Jual Beli Bantuan Alsintan Pertanian oleh Oknum Anggota DPRD Bone

klikkiri.co – Oknum anggota DPRD Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) berinisial AA dari fraksi PPP tuai kritik dan sorotan setelah diduga melakukan penyelewengan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).

Sorotan itu menyusul laporan bahwa satu unit traktor roda 4 bantuan tahun 2025, yang seharusnya dinikmati kelompok tani, diduga dijual oleh oknum anggota dewan kepada aparat TNI.

Bantuan itu sebelumnya pernah diserahkan ke kelompok tani. Tak lama setelahnya, alsintan itu disebut diambil kembali oleh oknum anggota DPRD, lalu dijual kembali.

Atas dugaan penyelewengan itu, Aktivis mendesak supaya aparat penegak hukum (APH) bertindak secara tegas.

Desakan itu disampaikan oleh Ketua Front Perjuangan Kerakyatan, Suedi, bahwa proses hukum mesti berjalan dan tidak tebang pilih.

“Kita mendesak supaya oknum anggota DPRD Bone dari fraksi PPP tersebut segerakan diproses. Hukum tidak boleh tebang pilih,” ujar Suedi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/7/2026).

Lebih lanjut, Suedi menegaskan, bahwa bantuan itu adalah hak petani, memang tidak seharusnya diperjualbelikan.

“Bantuan ini adalah hak petani, tapi malah diperjualbelikan. Ini bukan sekadar kasus pidana, ini pengkhianatan pada amanat rakyat,” tegasnya.

*Desak Diproses Hukum*

Ketua dari organisasi yang mengusung perjuangan kerakyatan ini menyoroti ironi di balik kasus tersebut.

Traktor yang seharusnya membajak sawah untuk meningkatkan produktivitas pertanian justru “dibajak” oleh oknum dewan untuk kepentingan pribadi.

Kata Suedi, kejadian ini menambah daftar panjang praktik serupa di Sulsel, di mana bantuan alsintan kerap diduga diperjualbelikan dan petani penerima kerap menjadi korban.

“Kami tegaskan, supaya oknum yang bersangkutan diproses. Kami akan terus mengawal kasus ini, dan berdiri bersama rakyat,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Polda Sulsel melalui Unit 2 Tipikor saat ini tengah mendalami kasus tersebut.

Anggota dewan yang diduga terlibat telah dimintai keterangan. Namun, hingga kini, hasil pemeriksaan resmi belum diumumkan ke publik.