BPKAD Makassar Gelar Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

klikkiri.co – Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai upaya memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kegiatan yang berlangsung di Makassar ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, serta dihadiri oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unit kerja, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Kehadiran seluruh pemangku kepentingan menjadi wujud komitmen bersama dalam menyelaraskan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., hadir sebagai narasumber utama. Melalui pemaparannya, peserta memperoleh penguatan mengenai arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah, implementasi regulasi, serta strategi mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sosialisasi ini juga menjadi forum strategis untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memahami berbagai kebijakan terbaru di bidang pengelolaan keuangan. Kesamaan pemahaman antarperangkat daerah diharapkan mampu mendorong pengelolaan anggaran yang lebih tertib, profesional, serta selaras dengan prinsip good governance.

BPKAD Kota Makassar menegaskan bahwa sinergi kebijakan, peningkatan kompetensi aparatur, dan koordinasi lintas perangkat daerah merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang berkualitas. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, setiap program pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Makassar kembali menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang adaptif, profesional, dan akuntabel. Kolaborasi seluruh perangkat daerah diharapkan mampu memperkuat kinerja pemerintahan serta mendukung terwujudnya Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan.