Sengketa Piutang PT Tanto Intim Line dan PT Afid Logistik, Ratusan Pengusaha Kawasan Indonesia Timur Ikut Dirugikan

klikkiri.co – Perselisihan antara PT Tanto Intim Line dan PT Afid Logistik Nusantara berimbas pada nasib puluhan pengusaha di kawasan indonesia timur termasuk Kota Tual.

Barang kiriman yang seharusnya sudah diterima sejak lebih dari satu minggu lalu masih tertahan di dalam kontainer yang diblokir, lantaran adanya persoalan piutang antara kedua perusahaan jasa logistik tersebut.

Ali Mardana , salah satu pengusaha yang turut dirugikan, menegaskan bahwa penahanan ini sangat merugikan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa.

“Barang di dalam kontainer itu adalah milik sah kami para pengusaha dan masyarakat, bukan aset milik PT Afid Logistik Nusantara. Sangat tidak adil jika barang milik kami dijadikan alat tawar-menawar atau jaminan dalam masalah antara PT Tanto Intim Line dan PT Afid Logistik,” ujar Ali Mardana Kamis (6/8/2026).

Penahanan ini membuat aktivitas usaha terganggu parah. Pesanan pelanggan tidak dapat dipenuhi, perputaran modal terhenti, hingga pelaku usaha terancam kehilangan kepercayaan mitra bisnis. Kerugian terus bertambah setiap harinya.

“Kami sudah berulang kali menghubungi PT Tanto Intim Line maupun PT Afid Logistik, bahkan mendatangi kantor perwakilan PT Tanto di Kota Tual. Namun hingga kini belum ada kepastian, sementara pihak Afid Logistik pun sulit dihubungi,” tambahnya.

Para pengusaha mendesak PT Tanto Intim Line segera membuka kontainer dan menyerahkan barang kepada pemilik yang sah. PT Afid Logistik Nusantara juga diminta segera bertanggung jawab atas kewajibannya kepada pelanggan. Kedua perusahaan diharapkan menyelesaikan sengketa piutang melalui jalur hukum yang berlaku, tanpa mengorbankan hak konsumen.

“Kami sudah melunasi biaya jasa, jadi kami tidak seharusnya menjadi korban konflik bisnis PT Tanto Intim Line dan PT Afid Logistik,” tegas Ali Mardana

Jika dalam waktu dekat tidak ada solusi, pengusaha mengancam akan menempuh jalur hukum, melaporkan dugaan pelanggaran perlindungan konsumen, serta menuntut ganti rugi seluruh kerugian yang dialami.