Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel Kami
Example 325x300
Example floating
Example floating
Berita

Ketua DPRD Sulsel Pimpin Rapat Bamus Bahas Perubahan KUA-PPAS 2026

×

Ketua DPRD Sulsel Pimpin Rapat Bamus Bahas Perubahan KUA-PPAS 2026

Sebarkan artikel ini
Example 325x300

klikkiri.co — Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, A. Rachmatika Dewi, memimpin Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sulsel, Senin (10/8/2026). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan.

Rapat Bamus tersebut membahas konsultasi terkait surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 900.1.12/10476/BKAD tanggal 7 Agustus 2026 perihal penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.

Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel
Example 300x600
Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel

Pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan proses perubahan kebijakan anggaran daerah dapat berjalan sesuai mekanisme dan tahapan yang telah ditetapkan.

Selain itu, Bamus DPRD Sulsel turut membahas penyusunan dan penetapan jadwal kegiatan DPRD. Pembahasan jadwal dilakukan untuk memastikan seluruh agenda kelembagaan DPRD dapat tersusun secara terkoordinasi dan berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

Dalam rapat tersebut, A. Rachmatika Dewi bersama pimpinan dan anggota Badan Musyawarah membahas berbagai agenda DPRD secara konstruktif, termasuk penyesuaian jadwal dengan agenda pembahasan perubahan kebijakan anggaran daerah.

Koordinasi dalam rapat Bamus juga menjadi bagian dari upaya memastikan setiap tahapan pembahasan agenda DPRD dapat dilaksanakan secara tertib dan tepat waktu.

Melalui rapat Bamus ini, DPRD Sulsel terus memperkuat koordinasi internal agar pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dapat berjalan secara efektif serta mendukung kelancaran agenda pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Rapat tersebut sekaligus menegaskan komitmen DPRD Sulsel untuk menjaga efektivitas pelaksanaan agenda kelembagaan, khususnya dalam pembahasan kebijakan anggaran yang berkaitan dengan kepentingan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Example 325x300
Example 120x600
Example 325x300