Banggar DPRD Sulsel Bahas Tindak Lanjut Konsultasi MYP 2027–2030

klikkiri.co — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja membahas tindak lanjut hasil konsultasi di Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta, Senin (24/8/2026).

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, Lantai 2. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan terkait penyusunan penganggaran proyek tahun jamak di Sulawesi Selatan.

Rapat kerja dipimpin Wakil Ketua IV DPRD Sulsel Fauzi Andi Wawo, bersama Wakil Ketua I dan Wakil Ketua III DPRD Sulsel. Kegiatan turut diikuti Koordinator dan Anggota Banggar DPRD Sulsel.

Selain unsur legislatif, rapat juga melibatkan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulsel, serta Tim Ahli Badan Anggaran DPRD Sulsel.

Pembahasan difokuskan pada tindak lanjut hasil konsultasi terkait Rancangan Penganggaran Multi Years Project (MYP) Tahun Anggaran 2027–2030. Agenda tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan mekanisme penganggaran proyek tahun jamak dapat disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan kebutuhan pembangunan daerah.

Dalam rapat tersebut, Banggar bersama pihak terkait melakukan pendalaman terhadap berbagai hasil konsultasi yang telah dilakukan. Setiap substansi dibahas sebagai bahan untuk menentukan langkah tindak lanjut dalam proses penyusunan penganggaran MYP.

Pembahasan tersebut juga diarahkan untuk memastikan penganggaran proyek tahun jamak memiliki perencanaan yang jelas, terukur, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan Sulawesi Selatan.

Melalui rapat kerja ini, Banggar DPRD Sulsel bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat merumuskan langkah yang tepat dalam penyusunan penganggaran MYP Tahun Anggaran 2027–2030, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif, terarah, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan penganggaran disusun secara cermat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.