Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel Kami
Example 325x300
Example floating
Example floating
Berita

BPKAD Makassar Ikuti Paripurna Penandatanganan Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS 2026

×

BPKAD Makassar Ikuti Paripurna Penandatanganan Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS 2026

Sebarkan artikel ini
Example 325x300

klikkiri.co — Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar mengikuti Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Rapat paripurna tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyesuaian kebijakan penganggaran daerah sebagai bagian dari dinamika pelaksanaan pembangunan Kota Makassar.

Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel
Example 300x600
Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel

Perubahan KUA dan PPAS menjadi ruang untuk menyelaraskan kembali arah penganggaran dengan perkembangan kondisi daerah serta prioritas pembangunan yang perlu mendapatkan perhatian.

Bagi BPKAD Kota Makassar, proses tersebut berkaitan erat dengan upaya menjaga pengelolaan keuangan daerah agar tetap terarah, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penandatanganan nota kesepakatan menjadi bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyepakati arah perubahan kebijakan anggaran Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan tersebut selanjutnya menjadi bagian dari tahapan dalam proses penyusunan perubahan anggaran daerah.

Melalui proses penganggaran yang terencana, pemerintah daerah dapat memastikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan memiliki arah pembiayaan yang selaras dengan prioritas pembangunan.

BPKAD Kota Makassar terus mendukung penguatan tata kelola keuangan daerah melalui proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan secara tertib.

Aspek transparansi dan akuntabilitas juga menjadi bagian penting dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Rapat paripurna dan penandatanganan nota kesepakatan tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga kesinambungan kebijakan pembangunan daerah.

Dengan adanya kesepakatan bersama, proses perubahan anggaran diharapkan dapat berjalan secara terarah dan mendukung pelaksanaan program pembangunan sesuai kebutuhan Kota Makassar.

BPKAD Kota Makassar berkomitmen untuk terus memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Menjaga kesepakatan, mengawal perubahan, dan memperkuat tata kelola anggaran untuk mendukung pembangunan Kota Makassar.

Example 325x300
Example 120x600
Example 325x300