Distaru Makassar Terima Kunjungan Dinas PUPR Baubau, Bahas Mekanisme Pelayanan PBG melalui SIMBG

klikkiri.co — Dinas Penataan Ruang Kota Makassar menerima kunjungan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Baubau untuk melakukan koordinasi dan pendalaman terkait mekanisme pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Rabu (11/11/2026).

Kunjungan yang berlangsung di Ruang Rapat Dinas Penataan Ruang Kota Makassar tersebut diterima oleh Sekretaris Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Andi Zainal Abidin, S.E., bersama Kepala Bidang Tata Bangunan, Syarifudin Sidjaya.

Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan pelaksanaan pelayanan terpadu serta pendalaman mekanisme verifikasi dokumen dan alur kerja pemeriksaan teknis dalam proses pengurusan PBG melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

Dalam koordinasi tersebut, kedua perangkat daerah membahas tahapan pelayanan PBG, mulai dari proses pengajuan dokumen, pemeriksaan kelengkapan administrasi, verifikasi persyaratan, hingga pemeriksaan teknis sebagai bagian dari proses penerbitan persetujuan bangunan gedung.

Penggunaan aplikasi SIMBG menjadi salah satu pokok pembahasan karena sistem tersebut mendukung proses penyelenggaraan layanan PBG secara terintegrasi. Pemahaman terhadap alur dan mekanisme penggunaan aplikasi diperlukan agar setiap tahapan pelayanan dapat dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Melalui kunjungan kerja ini, Dinas PUPR Kota Baubau memperoleh ruang untuk menggali informasi dan bertukar pengalaman mengenai pelaksanaan pelayanan PBG di Kota Makassar. Sementara itu, koordinasi antardaerah juga menjadi sarana berbagi pemahaman terkait penanganan dokumen dan pemeriksaan teknis dalam penyelenggaraan layanan perizinan bangunan gedung.

Pertukaran informasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi peningkatan kualitas pelayanan di masing-masing daerah, khususnya dalam mewujudkan proses pengurusan PBG yang lebih tertib, terukur, dan memberikan kepastian prosedur kepada masyarakat.

Melalui koordinasi dan kerja sama antarpemerintah daerah, penyelenggaraan pelayanan PBG diharapkan semakin optimal, baik dari aspek administrasi maupun teknis, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.