Cacat Nalar dalam Konstruksi Hukum Pengunduran Diri Gibran

 Oleh: Ilham Harjuna
Praktis Hukum | Dewan Kehormatan PBHI Nasional

Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak boleh mengakhiri perdebatan mengenai konstruksi hukum yang melatarbelakanginya. Justru setelah surat pengunduran diri tersebut menjadi persoalan publik, terdapat pertanyaan konstitusional yang semakin mendesak untuk dijawab: apakah seluruh argumentasi hukum yang digunakan untuk mendorong dan membangun legitimasi politik atas peristiwa tersebut benar-benar memiliki dasar hukum yang kokoh?

Persoalannya bukan tentang suka atau tidak suka terhadap Gibran. Bukan pula tentang membela individu karena jabatan politik yang pernah disandangnya. Persoalan sesungguhnya adalah bagaimana hukum digunakan, ditafsirkan, dan diposisikan dalam proses politik yang menyangkut jabatan konstitusional.

Saya melihat terdapat problem serius dalam konstruksi penalaran hukum yang berkembang. Pertimbangan hukum suatu putusan diperlakukan seolah-olah sebagai vonis substantif, putusan prosedural ditarik menjadi pembenaran atas pokok persoalan, sementara mekanisme konstitusional berpotensi direduksi menjadi instrumen tekanan politik.

Ini bukan persoalan sederhana. Ketika hukum mulai dipilih-pilih untuk memenuhi kepentingan politik, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya kedudukan seorang Wakil Presiden, melainkan integritas negara hukum itu sendiri.

1. Hak menyatakan pendapat DPR bukan kekuasaan tanpa batas

Penggunaan hak menyatakan pendapat oleh 120 anggota DPR RI harus ditempatkan dalam kerangka konstitusional, bukan diperlakukan sebagai legitimasi politik yang dengan sendirinya membenarkan seluruh tuduhan terhadap Wakil Presiden.

Hak menyatakan pendapat memang merupakan instrumen penting dalam fungsi pengawasan parlemen. Namun, hak tersebut bukan kekuasaan absolut. Ada batas konstitusional yang harus dihormati.

Pasal 7A UUD 1945 mengatur alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sementara Pasal 7B UUD 1945 secara tegas mengatur mekanisme konstitusional yang harus dilalui, termasuk pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap pendapat DPR.

Artinya, DPR tidak memiliki kewenangan untuk mengubah pendapat politik menjadi kesimpulan hukum yang final. Ada proses pembuktian, ada pemeriksaan, dan ada lembaga konstitusional yang memiliki kewenangan untuk menguji.

Jumlah 120 anggota DPR tidak dapat menggantikan kualitas pembuktian. Dukungan politik tidak dapat menggantikan argumentasi hukum. Bahkan suara mayoritas sekalipun tidak boleh ditempatkan di atas konstitusi.

Di sinilah demokrasi harus diuji kedewasaannya. Parlemen memang memiliki kekuasaan untuk mengawasi pemerintah, tetapi parlemen juga wajib tunduk pada pembatasan kekuasaan yang ditentukan konstitusi.

Jangan sampai hak menyatakan pendapat berubah menjadi instrumen untuk membangun penghakiman politik sebelum mekanisme hukum dijalankan secara benar.

2. Putusan MK tidak boleh dibaca secara selektif untuk memenuhi kepentingan politik

Persoalan berikutnya adalah penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 sebagai salah satu dasar argumentasi dalam mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran.

Putusan ini harus dibaca secara utuh, bukan hanya dengan mengambil bagian pertimbangan hukum yang dianggap menguntungkan kepentingan tertentu.

Dalam hukum, pertimbangan hukum atau ratio decidendi merupakan landasan argumentasi hakim. Sementara amar putusan merupakan keputusan resmi pengadilan terhadap perkara yang diperiksa. Keduanya harus dipahami sebagai satu kesatuan.

Permasalahannya muncul ketika pertimbangan hukum dipetik secara parsial, kemudian dijadikan dalil politik seolah-olah telah menghasilkan kesimpulan hukum yang final.

Dalam Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun, dalam pertimbangannya terdapat pula pembahasan mengenai persoalan bukti pendidikan yang dipersoalkan.

Di sini diperlukan kecermatan intelektual dan ketelitian hukum.

Tidak diterimanya permohonan bukan berarti seluruh substansi persoalan telah dibuktikan benar. Sebaliknya, adanya pertimbangan mengenai substansi juga tidak boleh diabaikan begitu saja.

Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah pertimbangan tersebut telah menghasilkan putusan substantif mengenai terpenuhi atau tidaknya persyaratan pendidikan Gibran?

Jika tidak, mengapa kemudian pertimbangan tersebut diperlakukan seolah-olah telah menjadi dasar pembuktian final?

Saya ingin mengingatkan bahwa putusan pengadilan bukan kumpulan kalimat yang dapat dipilih sesuai kebutuhan politik. Putusan harus dibaca secara sistematis dengan memperhatikan objek perkara, kedudukan hukum para pihak, pertimbangan hakim, dan amar yang dijatuhkan.

Memaksakan satu bagian pertimbangan untuk menghasilkan kesimpulan yang tidak didukung keseluruhan putusan merupakan bentuk cacat penalaran hukum.

3. Putusan MA Nomor 742/K/TUN/2026: kemenangan kasasi bukan otomatis pembuktian pokok perkara

Persoalan yang tidak kalah penting adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 742/K/TUN/2026.

Rangkaian perkara ini berawal dari Putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT yang kemudian dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT.

Pada tingkat pertama, PTUN Jakarta menyatakan gugatan penggugat tidak diterima.

Putusan tersebut didasarkan pada tiga persoalan hukum, yakni:

Kompetensi absolut pengadilan.
Kedudukan hukum atau legal standing penggugat.
Tenggang waktu pengajuan gugatan.

Pada tingkat banding, PT TUN Jakarta menguatkan putusan tersebut.

Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742/K/TUN/2026 mengabulkan permohonan kasasi HM Subhan, S.H., M.H., dan membatalkan putusan pengadilan tingkat banding.

Di sinilah konstruksi argumentasi hukum harus diuji lebih dalam.

Apa sesungguhnya yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung? Apa dasar pertimbangan hakim kasasi? Bagaimana Mahkamah Agung menjawab tiga persoalan hukum yang sebelumnya menjadi dasar putusan PTUN dan PT TUN?

Apakah Mahkamah Agung telah memasuki pemeriksaan pokok perkara? Apakah keabsahan dokumen pendidikan yang dipersoalkan telah diperiksa dan dibuktikan?

Pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab dengan asumsi.

Jika putusan kasasi tersebut tidak memuat pemeriksaan substantif mengenai kebenaran pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran, maka tidak ada dasar untuk memaksakan kesimpulan bahwa seluruh persoalan pendidikan telah memperoleh pembenaran yudisial.

Mengabulkan kasasi bukan berarti otomatis membenarkan seluruh dalil penggugat. Membatalkan putusan sebelumnya juga bukan berarti setiap tuduhan substantif telah terbukti.

Inilah perbedaan mendasar yang harus dipahami.

Jangan sampai kemenangan dalam proses hukum acara dipasarkan sebagai kemenangan dalam pembuktian substansi. Sebab, dalam hukum, hasil pemeriksaan prosedural dan hasil pemeriksaan pokok perkara memiliki konsekuensi yang berbeda.

4. Persoalan Grade 12: jangan menutup pertanyaan substantif dengan tafsir politik

Persoalan pendidikan Gibran harus ditempatkan dalam ruang pemeriksaan yang objektif.

Pertanyaan mengenai apakah Gibran telah menyelesaikan Grade 12, bagaimana proses penyetaraan pendidikannya dilakukan, lembaga mana yang menerbitkan dokumen penyetaraan, serta apakah proses tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan persoalan yang membutuhkan pembuktian.

Kita tidak sedang membicarakan persoalan administratif yang remeh. Persyaratan pendidikan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian dari persyaratan hukum yang harus dipenuhi setiap calon.

Karena itu, dokumen penyetaraan tidak boleh hanya diterima sebagai formalitas tanpa kejelasan mengenai dasar penerbitan, kewenangan lembaga penerbit, serta proses yang mendasarinya.

Namun, pada saat yang sama, dugaan ketidaksesuaian juga tidak boleh langsung dinyatakan sebagai fakta pelanggaran tanpa pembuktian.

Persoalannya sederhana: jika kebenaran substantif belum pernah diuji secara tuntas, mengapa perdebatan tersebut harus dianggap selesai hanya karena terdapat putusan pengadilan yang ruang lingkup pemeriksaannya belum tentu menjangkau substansi yang dimaksud?

Negara hukum tidak boleh membiarkan pertanyaan substantif dikubur oleh kesimpulan prosedural.

Yang dibutuhkan adalah kejelasan hukum, bukan pembenaran yang dipaksakan.

5. Pengunduran diri tidak menghapus persoalan konstitusional

Inilah bagian yang menurut saya paling penting.

Pengunduran diri Wakil Presiden merupakan peristiwa hukum yang harus dibedakan dari pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan.

Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sementara Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan tersebut.

Karena itu, pengunduran diri tidak boleh dicampuradukkan dengan proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusional.

Lebih jauh, pengunduran diri tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh tuduhan yang sebelumnya diarahkan kepada seseorang adalah benar. Demikian pula, pengunduran diri tidak serta-merta menghapus kebutuhan untuk menjawab persoalan hukum yang memiliki kepentingan publik.

Ada pertanyaan yang harus dijawab: apakah pengunduran diri tersebut merupakan tindakan individual yang berdiri sendiri, atau merupakan bagian dari konstruksi tekanan politik yang menggunakan tafsir putusan pengadilan sebagai landasan legitimasi?

Jika terdapat persoalan hukum yang menyangkut pemenuhan persyaratan jabatan publik, maka persoalan tersebut harus ditempatkan dalam mekanisme hukum yang tepat.

Jangan sampai pengunduran diri menjadi jalan keluar yang justru menghindarkan publik dari jawaban atas persoalan substantif.

Sebab, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar perubahan status jabatan, melainkan kepastian mengenai apakah seluruh proses penyelenggaraan kekuasaan telah berjalan sesuai konstitusi.

6. Hukum tidak boleh menjadi alat reproduksi kekuasaan politik

Saya melihat persoalan ini lebih besar daripada sekadar kontroversi mengenai Gibran.

Ada ancaman serius ketika putusan pengadilan mulai diperlakukan sebagai komoditas politik. Pertimbangan hukum dipotong dari konteksnya, putusan prosedural ditarik menjadi pembenaran substantif, kemudian seluruhnya dirangkai untuk membangun legitimasi politik.

Praktik seperti ini harus dikritisi karena dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Hukum kehilangan kewibawaannya ketika dibaca hanya berdasarkan kepentingan. Putusan kehilangan maknanya ketika ditafsirkan secara selektif. Dan konstitusi kehilangan daya ikatnya ketika mekanisme yang telah ditentukan dapat dikesampingkan demi kepentingan politik sesaat.

Saya tidak sedang mengatakan bahwa pejabat negara harus kebal dari kritik atau pengujian hukum. Justru sebaliknya, tidak boleh ada seorang pun yang berada di atas konstitusi.

Namun, prinsip yang sama juga berlaku bagi pihak yang mengkritik, mengawasi, dan menggunakan kewenangan politik. Mereka pun harus tunduk pada hukum.

Kritik terhadap Gibran harus berbasis bukti. Pembelaan terhadap Gibran juga harus berbasis hukum. Tidak boleh ada standar ganda dalam menegakkan konstitusi.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang Gibran Rakabuming Raka. Ini adalah ujian terhadap kualitas demokrasi dan integritas negara hukum Indonesia.

Kita harus berani membedakan antara tekanan politik, pembuktian hukum, dan konsekuensi konstitusional. Ketiganya tidak boleh dicampuradukkan hanya untuk menghasilkan kesimpulan yang dikehendaki kelompok tertentu.

Jika pertimbangan hukum dipaksakan menjadi senjata politik, jika putusan prosedural dipasarkan sebagai pembenaran substantif, dan jika pengunduran diri dianggap cukup untuk mengakhiri seluruh pertanyaan hukum, maka kita sedang menghadapi persoalan yang jauh lebih besar daripada pergantian seorang pejabat negara.

Kita sedang menghadapi krisis penalaran konstitusional.

Negara hukum tidak boleh dijalankan dengan logika siapa yang paling kuat secara politik, siapa yang paling banyak memperoleh dukungan, atau siapa yang paling berhasil membangun opini publik.

Negara hukum harus berdiri di atas pembuktian, kepastian hukum, pembatasan kekuasaan, dan penghormatan terhadap konstitusi.

Saya ingin menegaskan satu hal: membela konstitusi bukan berarti membela Gibran, sebagaimana mengkritik Gibran juga tidak otomatis berarti menegakkan konstitusi.

Yang harus dibela adalah prinsip bahwa tidak seorang pun boleh diperlakukan di luar hukum, dan tidak seorang pun boleh menggunakan hukum di luar batas kewenangannya.

Sebab, ketika hukum dipaksa mengikuti kehendak politik, keadilan tidak lagi menjadi tujuan. Ia hanya menjadi alat untuk memenangkan kekuasaan.

Konstitusi bukan alat tawar-menawar politik. Putusan pengadilan bukan amunisi propaganda. Dan hukum tidak boleh dipaksa membenarkan sesuatu yang belum pernah dibuktikan.

Tulisan ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.