Bapemperda DPRD Sulsel Ekspose Ranperda Penyertaan Modal untuk Perumda Agribisnis

klikkiri.co — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja dengan agenda ekspose Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (10/11/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Sulsel tersebut dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Sulsel, H. Saharuddin, serta melibatkan unsur pemerintah daerah, jajaran Perumda Agribisnis, tim ahli DPRD, dan tim penyusun Ranperda.

Ekspose ini merupakan bagian dari tahapan awal pembahasan untuk mencermati substansi dan materi muatan Ranperda sebelum memasuki proses pembahasan lebih lanjut. Fokus utamanya adalah mengkaji rencana penyertaan modal daerah kepada Perumda Agribisnis, termasuk relevansinya terhadap kebutuhan pengembangan perusahaan daerah.

Sejumlah pihak yang terlibat dalam rapat tersebut antara lain perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Biro Hukum Setda Sulsel, Direktur Utama Perumda Agribisnis, tim ahli atau kelompok pakar DPRD Sulsel, serta tim penyusun Ranperda.

Dalam proses pembentukan regulasi, penyertaan modal daerah perlu dikaji secara cermat karena berkaitan dengan penggunaan keuangan daerah dan pengelolaan aset untuk mendukung kegiatan usaha perusahaan daerah. Oleh karena itu, materi Ranperda perlu memberikan kejelasan mengenai dasar hukum, tujuan, serta arah pemanfaatan modal yang akan diberikan.

Pembahasan juga menjadi ruang untuk menyelaraskan kepentingan pemerintah daerah sebagai pemilik modal dengan kebutuhan pengembangan Perumda Agribisnis sebagai badan usaha milik daerah. Kejelasan pengaturan diperlukan agar kebijakan penyertaan modal memiliki landasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain aspek legalitas, rencana penyertaan modal perlu diarahkan pada manfaat yang terukur bagi pengembangan perusahaan. Hal ini penting agar dukungan pemerintah daerah dapat menunjang pengelolaan usaha secara profesional, memperkuat kapasitas perusahaan, serta mendorong pemanfaatan potensi sektor agribisnis di Sulawesi Selatan.

Melalui ekspose tersebut, Bapemperda DPRD Sulsel melakukan pencermatan awal terhadap materi Ranperda sebagai bahan untuk proses pembahasan berikutnya. Hasil kajian dan masukan dari pihak terkait diharapkan dapat membantu menyempurnakan rancangan regulasi sebelum ditetapkan sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.

Dengan demikian, Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Agribisnis diharapkan tidak hanya menjadi dasar hukum pemberian modal, tetapi juga memberikan arah yang jelas bagi pengembangan perusahaan daerah serta memastikan penggunaan keuangan daerah berjalan secara terencana, transparan, dan akuntabel.