Benarkah Makassar Menolak Proyek Kereta Api? Ini Argumentasi Walkot–Pimpinan DPRD Makassar 

Soal proyek strategis nasional Kereta Api di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang selama ini sedang berlangsung masih menuai sedikit kontroversi. Pasalnya, muncul isu bahwa Makassar menolak proyek yang bernilai triliunan itu.

Argumentasi Wali Kota Makassar

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tidak pernah menolak pengerjaan jalur kereta api Makassar-Pare-pare. Justru Pemkot Makassar mendukung penuh proyek pembangunan strategis nasional tersebut.

Hanya saja, Danny Pomanto meminta Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan untuk menilik kembali komitmen awal yang telah disepakati mengenai desain jalur kereta api, yakni menggunakan jalur lintas layang (elevated) bukan di atas permukaan tanah.

“Kami paham tentang pentingnya kehadiran kereta api di Makassar. Dukungan pertama yang paling jelas adalah dari Pemkot Makassar. Saat itu disepakati rel kereta api elevated, bukan landed atau di permukaan tanah. Maka tidak benar opini soal menolak pembangunan kereta api,” ujar Danny Pomanto saat konferensi pers di DPRD Makassar.

Danny Pomanto menyebut jika jalur kereta api dibangun dengan desain di atas permukaan tanah maka akan menyalahi Perda Kota Makassar Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

“Semuanya sudah diatur di RTRW kita, kami menilai kalau landed akan bermasalah karena pelanggaran. Lagipula akan menyengsarakan warga,” kata Danny.

Jika pengerjaan landed dilakukan maka akan memberi dampak negatif di bidang ekonomi, ekologis, dan sosial kemasyarakatan. Seperti di antaranya persoalan banjir yang akan meluas dan memicu kisruh persoalan pembebasan lahan.

“Kalau dibangun seperti itu (landed), persoalan banjir di Makassar akan semakin meluas. Kalau elevated, drainase kita tetap jalan. Lahan yang digunakan juga sedikit, lebar sekitar 5 meter. Kalau landed sudah banyak diambil lahan, bisa sampai 50 meter, dan bisa ganggu sistem drainase kita,” ujar Danny.

“Makanya kita siapkan di Makassar untuk persiapan alur elevated di arteri kami. Kami sudah siapkan alurnya. Kita sudah bahas 10 tahun. Yang kami pertanyakan desain kereta api yang tidak memiliki konsep yang jelas, dan tidak melibatkan Pemkot Makassar, tiba-tiba langsung mau diputuskan, pembahasan AMDAL-nya saja tidak transparan,” jelasnya lebih lanjut.

Argumentasi Ketua DPRD Makassar

Sementara itu, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo menyebut pihaknya juga mendukung proyek strategis nasional ini dan juga menegaskan keberpihakannya terhadap kepentingan warga Makassar.

“Setelah mendengar penjelasan Wali Kota (Soal jalur kereta api), kita dukung Wali Kota, berangkat dari aturan dan dampaknya kepada warga,” tuturnya.

Bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi pengawasan berkomitmen bersama untuk mendukung program strategis nasional tersebut.

“Tentunya DPRD akan bersama mengawal Wali Kota Makassar, dengan konsep desain yang telah ditetapkan di awal (elevated), dengan mempertimbangkan banyak hal, seperti dampak bagi masyarakat jika menggunakan desain yang berbeda,” ungkap Rudianto Lallo.

Apalagi jika bercermin pada kota lain, menurut Rudianto, pembangunan jalur kereta api di Makassar sangat memungkinkan menggunakan konsep elevated.

“Hari ini kita jelaskan kepada publik seperti inilah kondisinya, jadi tidak ada kata menolak, kami dukung penuh. Tapi kalau ada program, jangan setengah-tengah, Makassar adalah pintu gerbang Indonesia Timur,” tegasnya.

Argumentasi Wakil Ketua DPRD Makassar

Ditambahkan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali, segera menggelar rapat dengar pendapat, dengan menghadirkan seluruh pihak terkait.

“Nantinya akan memperlihatkan seluruh dokumen perencanaan, agar diketahui kebenaran yang sesungguhnya, dengan menghadirkan pula tenaga ahli tata ruang.” ujarnya.

(Rizal)