Program Shelter Warga menjadi program prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar di bawah koordinir Achi Soleman selaku kepala dinas.
Karenanya, pihak DPPPA mengenjot pembentukan shelter warga khususnya di Lorong Wisata. Untuk hari ini, Kamis, (4/8/22) DPPPA bersama para lurah dan RT/RW langsung membentuk dua shelter warga di dua Kelurahan yakni di Kelurahan Tamalanrea Jaya dan Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea.
Hal ini bertujuan menciptakan rasa aman dan nyaman perempuan dan anak di lorong khususnya pada kasus tindak kekerasan.
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DPPPA, Hapidah Djalante mengatakan pihaknya tahun ini menargetkan pembentukan Shelter Warga di 30 kelurahan. Dimana tahun sebelumnya sudah terbentuk sebanyak di 40 titik kelurahan.
“Jadi dari 153 kelurahan di Kota Makassar baru 56 kelurahan dari berbagai kecamatan yang terbentuk shelter warga. Data ini hingga Agustus 2022,” ujarnya.
Menurutnya, Shelter Warga ini satu-satunya program yang ada di Indonesia dan hanya ada di Kota Makassar.
“Banyak Pemerintah Daerah dan Kota lain yang datang belajar program kami ini. Program ini adalah kerja-kerja sosial melibatkan warga setempat yang memiliki kepedulian tinggi untuk menjadi perpanjangan tangan masyarakat jika terjadi kekerasan dan ada anak-anak yang tidak terpenuhi haknya,” paparnya.
Tak hanya pembentukan Shelter Warga, puluhan masyarakat yang hadir juga dibekali materi-materi tentang tugas, fungsi, tujuan dan bagaimana tim Shelter Warga menjadi bagian Restorative Justice di wilayahnya.
Adapun kecamatan yang sudah memiliki shelter warga di beberapa kelurahannya seperti, Kecamatan Makassar, Kecamatan Manggala, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Wajo.
“Kami akan merampungkan 153 kelurahan hingga tahun 2026 mendatang. Sesuai anggaran yang tersedia,” pungkasnya. (Rizal)