Dukung Ide Walkot Makassar, Warganya Demo Proyek Kereta Api Jokowi: Menolak Konsep Rel ‘At Grade’

Warga Makassar memprotes proyek strategis nasional (PSN) Rel Kereta Api (KA) dengan konsep at grade (menyentuh tanah) yang melintas dari arah Kabupaten Maros menuju lokasi New Port Makassar. Dan menurut informasi bahwa rel tersebut akan melintasi juga kawasan Summarecon Mutiara Makassar.

Perlu diketahui, PSN tersebut telah disepakati oleh pemerintah pusat termasuk Presiden Joko Widodo. Namun berpolemik hingga saat ini saat rel tersebut hendak dilanjutkan ke wilayah Makassar.

Warga Makassar Protes—Sepakat dengan Ide Wali Kota-nya

Warga Kecamatan Tallo, Kota Makassar yang mengaku dari nelayan melakukan aksi unjuk rasa di Pantai Mangara Bombang (Marbo), Makassar, Minggu (14/8/2022).

Nelayan Tallo memprotes keberadaan rel darat ini karena dinilai dapat mengganggu mata pencaharian mereka di wilayah pesisir utara Makassar.

Koordinator aksi nelayan Tallo, Andi Zulkifli, mengatakan sejauh ini belum ada pihak dari Balai Kereta Api maupun Pemprov Sulawesi Selatan yang melakukan dialog bersama terkait potensi gangguan dan solusi alternatif keberadaan proyek perkeretaapian nasional di wilayahnya.

“Pada dasarnya kami tidak menolak adanya rel kereta api, tapi jika dipaksakan relnya landasannya di darat maka akan mengganggu mata pencaharian nelayan Tallo, karena jalurnya memotong dari arah Biringkanaya menuju pelabuhan New Port, hal itu memutus jalur para nelayan yang melaut,” ujar Zulkifli.

Zulkifli menambahkan, selain keberadaan rel darat ini juga akan mengancam daerah hunian para nelayan yang bakal tergusur dan kesulitan mencari hunian alternatif yang memiliki kemudahan akses melaut.

“Nelayan terancam akan tergusur akibat ulah mafia-mafia tanah yang akan mengambil untung dari pembebasan lahan dari proyek rel darat ini,” tambah Zulkifli.

Zulkifli berjanji, jika aspirasi masyarakat nelayan Tallo tidak diakomodir oleh Balai Pengelola Kereta Api dan Pemprov Sulsel, maka ia akan menggelar aksi unjuk rasa dengan jumlah massa lebih besar.

Terkait aksi warganya, Camat Tallo Alamsyah yang menemui warganya di Pantai Marbo mengatakan, aspirasi warganya harus diperhatikan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi karena menyangkut sumber penghidupan mereka dari hasil melaut.

“Yang terdampak jelas mereka-mereka ini, mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan pemerintah pusat dan provinsi, warga Tallo tidak menolak proyek nasional ini, akan tetapi desainnya harus diperhatikan dan tidak mengancam mata pencarian nelayan,” kata Alamsyah dalam keterangan tertulis yang diterima dari awak media, Minggu (14/8). (Rz/ik)