Catatan untuk Wali Kota Makassar: Perlunya Penyegaran di Tubuh SKPD-OPD

Penyegaran merupakan hal yang wajar terjadi dalam roda pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang baik, guna melakukan evaluasi dan peningkatan capaian dalam tatanan pemerintahan tersebut.

Seperti disampaikan oleh Pemerhati Pemerintahan dan Kebijakan, Dirga Saputra. Menurutnya, ini menjadi catatan penting bagi pucuk pimpinan pemerintahan, termasuk di Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto menyampaikan rasa kecewanya banyaknya program pemerintah kota yang tidak berjalan maksimal.

“Sangat pantas jika seorang Wali Kota merasa kecewa dengan lemahnya realisasi program, apalagi jika itu program yang sifatnya strategis. Kekecewaan itu sebetulnya adalah adalah bahasa, bahwa perlu evaluasi, pembenahan di tubuh Pemkot Makassar,” kata Dirga—sapaan akrabnya. Rabu, 28 September 2022.

Ia menjelaskan bahwa yang menjadi masalah utama adalah tingginya target pendapatan pemerintah, sementara tidak berbanding lurus dengan serapan anggaran yang capaiannya rendah.

“Tingginya target pendapat tapi serapan anggaran capaiannya rendah. Nah, ini yang menjadi persoalan,” ungkapnya.

Sehingga, kata Dirga, penyegaran di tubuh SKPD-OPD Pemkot Makassar perlu dilakukan segera agar tidak berdampak panjang utamanya pada tahun 2023 mendatang.

“Tentu perlu diupayakan agar capaian program menjadi maksimal dari sekarang untuk menghadapi 2023. Perlu Pak Wali mengambil langkah yang taktis dan terukur,” tuturnya.

Dirga merinci bahwa saat ini terdapat 24 program strategis dan 115 kegiatan yang tidak berjalan. Sehingga Wali Kota Makassar sangat urgen agar sesegera mungkin menginisiasi job fit tersebut.

“Jika tidak dilakukan penyegaran maka kami yakin di 2023 akan terjadi hal yang sama dengan 2022 ini,” tuturnya.

Dirga memandang perlu pembenahan-pembenahan di tubuh SKPD-OPD terkait pengadaan barang jasa

“Kemudian UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa) juga perlu melakukan pembenahan-pembenahan agar kesannya tidak memperlambat program kegiatan,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata dia, UKPBJ perlu membuat SOP untuk SKPD-OPD dalam melakukan percepatan realisasi program, dengan begitu kerja-kerja Pemkot Makassar lebih terukur.

“Pak Wali ini memang perlu sedikit lebih tegas. Sebab kasihan jika program-program strategis yang dicanangkan tidak berjalan sesuai yang diharapkan,” jelasnya.

Karena serapan anggaran ini, menurut Dirga, tidak bisa dipandang sepele sebab sangat berkaitan erat dengan TPP.

Senada dengan Komisi A

Sebelumnya, dorong tersebut agar wali kota melakukan penyegaran juga disampaikan oleh Sekretaris Komisi A DPRD Makassar Abdul Wahab Tahir.

Wahab yang juga Ketua Bappilu Golkar Makassar mendukung Danny Pomanto mengambil langkah secepatnya.

“Buat apa mempertahankan pejabat yang tidak bisa kerja dan tidak menguasai tugas pokoknya,” tegas Wahab.

Danny Kecewa

Sebelumnya diberitakan, sejumlah program yang berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Makassar tidak berjalan maksimal.

Hal ini mendapat respons keras dari Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto. Ia akan mengganti pejabat hingga nonjobkan pejabat.

Danny Pomanto merasa kecewa dengan banyaknya program pemerintah kota yang tidak berjalan.

Sehingga, dirinya memastikan akan memberikan sanksi nonjob bagi pejabat yang dianggap gagal.

“Kemungkinan ada yang akan saya ganti, saya nonjobkan. Itu terkait program yang tidak jalan,” ungkap Danny Pomanto, Senin (26/9).

“Untuk apa dikasih jabatan kalau tidak jalan, untuk apa dikasih perintah tapi tidak memenuhi perintah, untuk apa dikasih anggaran tapi tidak jelas. Sudah cukup kami percaya,” tambahnya.

Sebagai indikator penilaian, Danny Pomanto akan menerbitkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) seluruh pejabat.

Jika tak ada kendala, mutasi pejabat akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Nanti ada SKP. Saya akan terbitkan SKP, saya langsung nilai. Kalau SKP-nya rendah di situ mi kita bisa lihat,” ujarnya.

“Habis musyawarah rakyat (Musra), nanti setelah anggaran perubahan (Rencana mutasi pejabat),” tutupnya. (Ib)