Pekerjaan Jalan di Minasa Upa Sempat Disoroti, Ini Penjelasan Dinas PU Makassar 

klikkiri.co — Pekerjaan jalan lingkungan di Blok M, Minasaupa, Kota Makassar, sempat menjadi perhatian warga setelah Lembaga Forum Merah Putih Indonesia (FMPI) menyoroti kualitas pekerjaan tersebut.

Sorotan FMPI terutama menyasar dugaan tidak digunakannya lapisan perekat aspal cair atau tack coat sebelum penghamparan lapisan aspal berikutnya. Tahapan ini dinilai penting untuk memastikan ikatan antarlapisan aspal sehingga konstruksi jalan lebih kuat dan tidak mudah mengalami kerusakan.

Sekretaris Jenderal FMPI, Mulyadi, sebelumnya menilai pekerjaan perbaikan dan pembangunan jalan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar diduga tidak mengikuti spesifikasi teknis maupun ketentuan yang berlaku.

“Dinas PU Kota Makassar wajib menjalankan pengawasan yang tegas dan menyeluruh, serta tidak boleh membiarkan pelaksana usaha mengambil jalan pintas atau mempermainkan penggunaan anggaran negara,” ujar Mulyadi, Rabu (26/8/2026).

Ia juga mempertanyakan apakah dugaan serupa terjadi pada ruas jalan lain yang sedang maupun telah diperbaiki. Menurutnya, setiap tahapan pekerjaan harus mengikuti ketentuan teknis yang telah ditetapkan, terlebih pekerjaan tersebut berada dalam pengawasan konsultan pengawas dan menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

PU Makassar Berikan Klarifikasi

Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Muhammad Amin, memberikan klarifikasi mengenai pelaksanaan pekerjaan jalan tersebut.

Amin menegaskan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan dengan mengacu pada spesifikasi teknis dan prosedur yang dipersyaratkan.

Menurutnya, penerapan lapisan perekat sebelum penghamparan lapisan aspal berikutnya merupakan bagian dari tahapan pekerjaan yang telah dilaksanakan di lapangan.

“Pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan mengacu pada spesifikasi teknis dan prosedur yang dipersyaratkan. Tahapan pekerjaan termasuk penerapan lapisan perekat sebelum penghamparan lapisan berikutnya, telah dilaksanakan sesuai prosedur,” jelas Muhammad Amin.

Dengan penjelasan tersebut, pihak Dinas PU Makassar membantah adanya dugaan bahwa lapisan perekat tidak digunakan dalam pekerjaan penghamparan aspal di lokasi tersebut.

Kualitas Tak Hanya Dinilai dari Tampilan

Muhammad Amin juga menjelaskan bahwa pengawasan pekerjaan tidak hanya dilakukan dengan melihat proses pelaksanaan secara langsung di lapangan.

Sebagai bagian dari pengendalian kualitas, dilakukan pula pengambilan sampel dan pengujian terhadap mutu pekerjaan kontraktor. Pengujian tersebut dilaksanakan di laboratorium independen.

Hasil pengujian kemudian menjadi bagian dari proses evaluasi terhadap kualitas pekerjaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, mutu pekerjaan disimpulkan telah sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan.

Dokumentasi kegiatan pengambilan sampel dan penyemprotan lapisan perekat turut menjadi bagian dari penjelasan yang disampaikan Dinas PU Makassar.

Kritik Publik dan Pengawasan Teknis

Sorotan FMPI terhadap pekerjaan jalan tersebut pada dasarnya menjadi bagian dari perhatian publik terhadap kualitas pembangunan infrastruktur. Kritik dan pertanyaan masyarakat penting sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran serta pelaksanaan proyek pemerintah.

Namun, di sisi lain, penilaian terhadap kualitas pekerjaan juga perlu melihat keseluruhan proses, mulai dari tahapan pelaksanaan, pengawasan, pengambilan sampel hingga hasil pengujian mutu.

Klarifikasi Muhammad Amin memberikan gambaran bahwa Dinas PU Makassar memiliki mekanisme pengawasan dan pengendalian mutu terhadap pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor.

Polemik mengenai tack coat pun diharapkan tidak berhenti pada dugaan semata, tetapi dapat dilihat berdasarkan fakta pelaksanaan dan hasil pemeriksaan teknis.

Muhammad Amin menyatakan pihaknya tetap terbuka terhadap komunikasi dengan masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pembangunan Kota Makassar.

“Kami tetap terbuka terhadap komunikasi yang dibangun oleh seluruh unsur masyarakat pemerhati pembangunan kota,” demikian penegasan Dinas PU Makassar.

Keterbukaan tersebut menjadi penting agar setiap persoalan pembangunan dapat diklarifikasi secara proporsional, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai kualitas pekerjaan infrastruktur di wilayahnya.