Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel Kami
Example 325x300
Example floating
Example floating
Daerah

BPKAD Makassar Gelar FGD Soal Permendagri Nomor 84 Tahun 2022

×

BPKAD Makassar Gelar FGD Soal Permendagri Nomor 84 Tahun 2022

Sebarkan artikel ini
Example 325x300

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar menggelar Focus Group Discussion (FGD) Terkait implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, yang dibuka langsung Walikota Makassar diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Kota Makassar H. Muhammad Mario Said, S.IP, M.Si., dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini adalah merupakan pedoman penyusunan APBD dengan pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel
Example 300x600
Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka memahami regulasi terbaru dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar bersama Direktorat Jenderal Keuangan Daerah mengajak Bapak/ibu/saudara (i) Aparatur Pemerintah Daerah atau Satuan Kerja Perangkat daerah untuk mengikuti kegiatan.

Focus Group Discussion bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam penyusunan anggaran yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar dan diharapkan agar seluruh stakeholder yang berperan selaku perencana penyusun, pembahas dan pelaksana APBD memiliki kesamaan pandang serta persepsi yang sama atas pemahaman terkait regulasi. Peserta Kegiatan pada hari ini terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian serta Camat se kota Makassar dan menampilkan Narasumber dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta Ketua DPD IAPI Sulsel.

Example 325x300
Example 120x600
Example 325x300