Dugaan Keterlibatan Sekda Jadi Isu Liar, Publik Minta KPK Ambil Alih Kasus Korupsi Bansos Covid-19 di Sulsel

Dugaan keterlibatan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) dalam dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) covid-19 tahun 2021 lalu mencuat setelah ribuan mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Sulsel pada hari Kamis (24/11) lalu.

Menanggapi dugaan tersebut, Praktisi Hukum Jhon Hardiansyah mengatakan pihak kejaksaan harus mengumumkan pada publik terkait dugaan tersebut, agar isu keterlibatan Abdul Hayat Gani tidak menjadi simpang siur di masyarakat.

“Kejaksaan harus berani umumkan ke publik terkait dugaan itu, biar tidak menjadi isu liar karena masyarakat butuh kejelasan bila ada dugaan penyimpangan,” ujar Jhon, Minggu (27/11).

Lebih jauh Jhon menambahkan publik menunggu kejelasan dari pihak penegak hukum terkait hal itu, dan bila kejaksaan tidak mampu mengusut tuntas kasus tersebut, praktisi hukum ini meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengambil alih agar prosesnya bisa berjalan lebih cepat.

“Pasti Kejaksaan tahu kemana aliran dana tersebut, kalau kejaksaan tidak berani umumkan maka kita minta KPK ambil alih kasus dugaan korupsi dana bansos itu,” pungkas Jhon Hardiansyah.

Sebelumnya ribuan Mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sulawesi Selatan (AMS) mendatangi kantor DPRD Provinsi Sulsel pada Kamis (24/11), dalam aksi demonstrasi tersebut mereka meminta aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kajati hingga KPK mengusut tuntas dan memeriksa dugaan keterlibatan Sekretaris Daerah (Sekda) Abdul Hayat Gani dalam penyalahgunaan dana bantuan covid 19. 

Dalam orasinya koordinator lapangan aksi tersebut Takbir mengatakan Pemerintah Provinsi Sulsel telah menunjukkan keseriusan dan perhatian yang besar terhadap pemenuhan kebutuhan rakyat Sulsel, Namun di dalam tubuh pemprov masih terdapat pejabat yang disinyalir melakukan tindakan yang tidak terpuji. 

“Saat ini pemprov sudah berjalan baik namun masih ada pejabat-pejabat yang melakukan tindakan tidak terpuji, olehnya itu kami meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas keterlibatan para pejabat utamanya Sekdaprov yang di duga terlibat dalam penyalahgunaan dana bantuan COVID 19” tegas Takbir.

(Albert)