![Example floating](https://klikkiri.co/wp-content/uploads/2023/11/Untitled-1.jpg")
klikkiri.co – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan meluncurkan laporan hasil riset mereka yang berjudul “Dampak Energi Kotor di Jeneponto”.
Laporan tersebut diluncurkan bersamaan dengan kegiatan diskusi publik di Kopitiam Hertasning, Makassar (24/7/2024). Dalam diskusi yang dilakukan WALHI kali ini, mereka menghadirkan pakar Ekotoksikologi dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Khusnul Yaqin. Ia juga menghadirkan perwakilan Dinas ESDM Sulsel, Andi Sri Radiastut.
Sedangkan dari perwakilan warga Desa Punagaya, Nurul Fadli Gaffar dan Kepala Divisi Energi dan Pangan WALHI Sulsel sekaligus salah satu penulis dari riset “Dampak Energi Kotor di Jeneponto”.
Nurul Fadli Gaffar menyampaikan bahwa cakupan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dampak ekologi, ekonomi, kesehatan, sosial dan tata ruang dan lahan pertanian warga.
“Dalam laporan kami, kehadiran kedua PLTU ini selain bisa memperparah krisis iklim, PLTU juga menyisakan berbagai masalah kepada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi. Maka dari itu kami melakukan penelitian ini dengan beragam kacamata analisis untuk mengetahui berbagai dampak yang ditimbulkan oleh PLTU seperti dampak ekologi, ekonomi, kesehatan, sosial dan tata ruang dan lahan pertanian warga,” kata Fadli saat melakukan presentasi hasil risetnya.
Fadli menyatakan persoalan dampak PLTU yang terjadi di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dari berbagai bidang keilmuan.
Akan tetapi, Fadli menegaskan kehadiran PLTU ini dari analisis kami menunjukkan PLTU tersebut hadir untuk memiskinkan dan membunuh masyarakat secara perlahan, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan, salah satu aktivitas PLTU yang secara langsung dirasakan oleh warga adalah buangan limbah air panas yang membunuh rumput laut.
“Selain membunuh rumput laut, dari hasil penelusuran dokumen kami menemukan temuan paparan merkuri yang cukup tinggi dan melampaui ambang batas baku mutu pada biota laut,” tambahnya.
Dr Ir Khusnul Yaqin M.Sc seorang ahli ekotoksikologi Unhas mengkonfirmasi hasil temuan Tim Riset tentang pengaruh perubahan suhu yang bisa membunuh rumput laut dan bahkan dapat meningkatkan kadar racun logam yang sangat berbahaya.
“Hasil-hasil penelitian itu menunjukkan bahwa suhu perairan akan semakin meningkat maka toksisitas bahan pencemar yang ada di situ juga akan semakin meningkat. Misalnya begini, suhu 26% C pada saat peningkatan suhu, maka tingkat toksisitas pada perairan itu akan semakin tinggi. Ini memicu selain menghambat pertumbuhan klorofil dan sebagainya, juga meningkatkan daya toksik dari bahan pencemar yang sudah ada di perairan,” kata Khusnul.
Ia juga menambahkan bahwa selain pencemaran laut, PLTU juga menghasilkan polutan terbesar seperti CO2 (karbon dioksida), SO2 (sulfur dioksida) dan juga bahan-bahan beracun lainnya.
“Nah bicara mengenai ini, ada yang lebih berbahaya dari logam, tapi yang diemisikan oleh PLTU itu ada hal yang lain lagi. Nah ini ada tulisan bahwa dalam PLTU batu bara itu ada radioaktif, ada timbal, polonium, uranium, karbon-14 dan kalium-40. Nah kemudian ada tanda alfa dan beta, beta itu eksternal, meskipun dia sengap atau tidak masuk dalam tubuh sebuah organisme perairan, dia tetap masih bisa menyebabkan kerusakan organisme itu karena daya tembus dari radioaktif itu bisa sampai jauh dan bisa membuat organisme perairan itu mengalami kerusakan dalam tubuhnya,” ungkapnya.
Salah seorang warga Desa Punagaya (MY) yang hadir dan menjadi pembicara dalam Diskusi Publik dan peluncuran hasil riset ini menyampaikan bahwa sebenarnya saat ini mereka merasa aman-aman saja karena kita mungkin tidak tahu tentang bahaya fly ash dan bottom ash, tapi setelah mendengar pernyataan dari pembicara, Khusnul, Ia memperkirakan dampak dari racun limbah ini secara kesehatan mungkin sangat mempengaruhi.
“Berbicara masalah ilmiah, yang kita tahu itu limbah itu kotor, mengotori. Tetapi dampak yang kami rasakan saat ini yah kami tahu hanya sebatas debu, dampak-dampak kesehatan. Kemarin ada penyakit asma atau flu itu kita pikirnya corona, tapi entah kah itu dari PLTU atau bagaimana. Ini pak kita disana juga makan garam, apakah air yang dialiri oleh PLTU itu mengandung limbah sehingga menjadi garam karena yang dibuat garam itu dari air asin. Dan ketika kami makan rumput laut dan kalau ada gas ada racun, berarti dampak itu akan kita rasakan sekarang atau 10 sampai 20 tahun kedepan,” terangnya.
Selain itu, MY berharap mereka meminta kepada seluruh peserta dan pemerintah yang hadir untuk memperhatikan Warga Desa Punagaya.
“Kami butuh orang yang betul-betul memperhatikan kami, berbicara masalah politik dan sebagainya itu kami tidak mau tahu, yang kami ingin tahu adalah sampaikan kebenaran kalau memang ada racunnya, dampak negatifnya. Tolong sampaikan bagaimana kami mengatasi dampak ini, sehingga kami masyarakat di sana betul-betul merasakan dampak yang baik, bukan pada kengerian yang akan kami rasakan 10 sampai 20 tahun kedepan,” tambahnya lagi.
Perwakilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Selatan, Andi Sri Radiastuti menanggapi salah satu pertanyaan tentang mengapa PLTU tidak ditutup padahal modal yang digunakan untuk pembangkit listrik batubara di Jeneponto telah kembali alih-alih menimbulkan dampak yang besar.
“Bukan saya menolak untuk ditutup, tetapi ada perhitungannya untuk pengurangan pembangkitan ini, terutama PLTU karena memang ini untuk saat ini kapasitas daya yang dibangkitkan itu PLTU Jeneponto dan Barru sangat berpengaruh terhadap aliran listrik di Sulawesi Selatan. Jadi memang perlu evaluasi pelan-pelan dipikirkan bagaimana caranya untuk penggantian itu menjadi energi baru terbarukan,” pungkasnya.
Diketahui bahwa saat ini telah ada kebijakan tentang pensiunan dini PLTU dan didukung dengan adanya program Just Energy Transition Partnership (JETP) di Indonesia. Program pendanaan ini diharapkan dapat menjadi modal dan alasan bagi Pemerintah Indonesia untuk segera meninggalkan batubara sebagai sumber energi agar kita tidak terjebak dalam krisis iklim.
Di akhir diskusi dan peluncuran hasil Riset, Fadli meminta kepada seluruh elemen baik itu peserta dan pemerintah untuk menyuarakan apa yang sedang terjadi di Desa Punagaya, dan bersama-sama menolak kehadiran PLTU di Sulawesi Selatan ataupun PLTU Captive yang saat ini berdiri untuk kebutuhan industri nikel di pulau Sulawesi dan Maluku.
“Mari kita membangun gerakan bersama untuk penolakan PLTU di Jeneponto dan seluruh PLTU Captive di pulau Sulawesi dan Maluku, jika kita masih menggunakan energi kotor maka solusi dan segala harapan kita untuk bebas dari bencana iklim akan sirna hanya karena kepentingan bisnis semata. Masyarakat yang hidup di sekitar PLTU seperti di Desa Punagaya akan terkena dampak langsung dan kita yang tidak berada di sana tentu juga akan dilanda krisis iklim jika tidak beralih ke energi bersih adil dan berkelanjutan,” tutupnya. (*)
