![Example floating](https://klikkiri.co/wp-content/uploads/2023/11/Untitled-1.jpg")
klikkiri.co – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Rahman Pina, memimpin Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Selatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Lantai 2, Selasa (4/8/2026).
Rapat tersebut dihadiri oleh Koordinator Badan Anggaran DPRD Sulsel, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman, anggota Banggar DPRD Sulsel, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Agenda rapat difokuskan pada lanjutan pembahasan Laporan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2026 dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya, sekaligus ekspose Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Dalam rapat tersebut, Banggar DPRD bersama TAPD melakukan pembahasan secara mendalam terhadap capaian pendapatan daerah, realisasi belanja, serta berbagai program prioritas yang telah berjalan selama semester pertama tahun anggaran 2026. Selain itu, dibahas pula proyeksi kondisi fiskal daerah pada semester berikutnya sebagai dasar penyusunan kebijakan anggaran tahun 2027.
Rahman Pina menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun perencanaan anggaran yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pembahasan KUA-PPAS menjadi tahapan strategis dalam memastikan program pembangunan daerah dapat berjalan sesuai prioritas dan target yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Sekprov Sulsel Jufri Rahman menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui perencanaan yang terukur dan akuntabel. Ia juga memaparkan berbagai aspek yang menjadi perhatian dalam penyusunan rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.
Melalui rapat kerja ini, DPRD Sulawesi Selatan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu mendukung percepatan pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
