HMI Tantang Pj Gubernur Sulsel Selesaikan PR Peninggalan Andi Sudirman

klikkiri.co – Republik Indonesia adalah negara berbentuk kesatuan dengan pemerintahannya yang diselenggarakan secara republik. Terdapat 38 provinsi yang tergabung dalam jajaran provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi yang memiliki sejarah yang begitu sangat panjang di negara ini. Sulawesi Selatan merupakan provinsi penyanggah ekonomi, sosial, politik di wilayah Indonesia Timur.

Sulawesi Selatan terdiri dari 21 kabupaten, dan 3 kota madya. Sebelumnya dalam periodesasi ini, Sulsel dipimpin oleh Gubernur Prof Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman (ASS), namun di tengah jalan periode, Gubernur (nonaktif) Prof Nurdin Abdullah terjerat kasus tindak pidana korupsi, sehingga pemerintahannya dilanjutkan oleh Andi Sudirman Sulaiman yang menjadi Gubernur Sulsel sampai masa akhir hingga dilantiknya Pejabat Gubernur Bahtiar Baharuddin.

Hari ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik Bahtiar Baharuddin sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel). Tito juga melantik 8 penjabat gubernur lainnya.

Pemerintahan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman sekiranya masih meninggalkan berbagai macam masalah dan juga pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh pejabat gubernur, mulai dari masalah pembangunan infrastruktur, suprastruktur, sumber daya alam, dan juga pengelolaan berbagai bidang.

Misalnya proyek renovasi stadion Mattoanging yang telah menimbulkan korban jiwa, akibat mitigasi dan tidak adanya reklamasi dalam proses pascagalian tanah, yang hingga kini belum selesai kejelasan pembangunannya.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar, Muhamamd Arsyi Jailolo, mengingatkan dan menantang PJ Gubernur sulsel yang baru, untuk segera menyelesaikan masalah dan PR yang ditinggalkan Gubernur ASS dalam tempo sesingkat singkatnya.

Hakikatnya pembangunan Bangsa dimulai dari langkah pelaksanaan otonomi daerah yang baik dan ideal. Sesuai dari Amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Arsy menilai, decara Dekonsentrasi, harusnya gubernur dapat menjalankan pemerintahannya dan tidak meninggalkan masalah yang serius untuk pemerintahan berikutnya, dan harusnya program-program yang belum terselesaikan harus segera diselesaikan dan dilanjutkan.

“Ini bukan berarti distop seperti mungkin beberapa proyek infrastruktur dan juga suprastruktur. Contoh paling real dan nyata adalah nasib stadion Barombong. Harusnya sebelum adanya masalah yang sama seperti kasus stadion Mattoanging, gubernur harus cermat melakukan mitigasi preventif dan aksi,” ujarnya.

“Jangan hanya membuat program yang sifatnya seremonial dan tidak bersikap jangka panjang,” tambahnya.

Selanjutnya, ia juga menyoroti masalah hutang kepada pihak ketiga yang terlibat dalam suksesi giat pemerintah provinsi sebanyak Rp54 miliarnyang belum terselesaikan yang melibatkan beberapa OPD yang ada. Ini merupakan keterangan dari Komisi C DPRD Sulsel.

“Selain daripada itu masih banyaknya infrastruktur provinsi yang harus diselesaikan, agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Sulsel,” pungkasnya.

Sehingga HMI Cabang Makassar meminta kepada PJ Gubernur Sulsel untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada dari peninggalan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. (***)