Ketua APDESI Sulsel Minta Presiden Copot PJ Gubernur Sulsel

klikkiri.co – Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa (APDESI) Sulawesi Selatan, Andi Sri Rahayu Usmi, angkat suara terkait polemik Surat Edaran (SE) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nomor:412.2/11938/DPMD Tanggal 9 Oktober 2023 perihal Prioritas Penggunaaan Dana Desa tahun 2024 di Sulawesi Selatan.

Di mana kebijakan tersebut dinilai oleh para kepala desa tidak rasional dengan membebankan 40 persen dana desa untuk budidaya pisang. APDESI Sulsel secara tegas menolak.

Ayu—sapaan akrab Andi Sri Rahayu Usmi mengakui sudah menerima beberapa keluhan Ketua APDESI dari beberapa kabupaten terkait hal tersebut dan mengakui juga akan menyuarakan secara keras penolakan kebijakan dari Pj Gubernur tersebut.

“Saya terus terang cukup resah juga dengan kebijakan Pj Gubernur ini, dan pastinya hal ini akan berdampak panjang jika kebijakan ini tidak dicabut atau dikaji ulang karena pasti semua Kades seluruh Sulawesi Selatan ini akan bergerak,” jelasnya.

“Apakah ada jaminan jika tanaman pisang itu bisa memberikan kepastian kesejahteraan bagai petani atau masyarakat, menyiapkan lahan hingga 500 hektar itu tidak gampang dan itu artinya ada tanaman yang harus dikorbankan,” jelasnya.

Ayu juga mengaskan kepada PJ Gubernur untuk tidak mengadopsi program dari luar seperti tanaman pisang. Tetapi Pj Gubernur juga diminta untuk memikirkan kultur tanah Sulsel apakah tanaman pisang ini bisa tumbuh dengan baik atau bisa menjamin kesejahteraan masyarakat.

“Jika seandainya seperti di Enrekang mengganti tanaman Bawang ke tanaman Pisang yang belum tentu memberikan keuntungan besar seperti tanaman bawang,” ungkapnya.

Andi Sri Rahayu Usmi jug meminta agar Kadis PMD untuk dicopot dengan alasan Kadis PMD seharusnya paham dengan kondisi dan pemanfaatan dana desa yang sudah terstruktur dengan juknis Kemendes.

Ayu menegaskan jika anggaran 1 triliun itu dialihkan ke program yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat banyak seperti untuk pengerasan kemiskinan, stunting dan lainnya mungkin hal ini akan jauh lebih berfaedah daripada program tanaman pisang yang belum jelas hasil dan manfaatnya. (***)