Ketua HMI Hukum UMI Tantang Kapolda Sulsel Ungkap Dalang Kerusuhan Makassar

klikkiri.co – Ketua Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (FH UMI), Syarif, melontarkan pernyataan keras terhadap institusi kepolisian terkait kerusuhan yang mengguncang Kota Makassar. Dalam keterangannya, ia menantang Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Drs. Rusdi Hartono, M.Si., untuk membongkar tuntas dan menangkap semua pihak yang terlibat dalam tragedi tersebut, serta mengejar adanya potensi donatur dalam aksi anti negara tersebut.

Kerusuhan itu mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan menyebabkan dua gedung DPRD di kawasan pusat kota hangus terbakar. Kejadian ini memicu kecaman luas dari masyarakat, terutama karena aparat kepolisian dinilai gagal memberikan perlindungan dan respons yang memadai di tengah situasi genting.

Syarif menyayangkan absennya kehadiran aparat kepolisian di lapangan saat peristiwa memuncak. Menurutnya, kegagalan tersebut tidak hanya mencerminkan kelemahan teknis, tetapi juga menunjukkan lemahnya deteksi dini dan intelijen keamanan daerah. Ia mempertanyakan ke mana kekuatan kepolisian saat masyarakat membutuhkan perlindungan dari kekerasan yang brutal dan pembakaran fasilitas publik.

“Ke mana polisi saat rakyat diseret dalam kekacauan? Di mana negara saat gedung lembaga perwakilan rakyat dibakar? Apakah nyawa manusia sudah tidak ada nilainya lagi di mata penegak hukum?” tegasnya.

Tak hanya berhenti pada kritik lokal, Syarif mendesak Komisi III DPR RI untuk segera memanggil seluruh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) guna dilakukan evaluasi menyeluruh. Ia menilai bahwa lemahnya koordinasi, lambannya respons, dan kurangnya antisipasi dari kepolisian dalam mengendalikan kerusuhan adalah tanda kegagalan struktural yang tidak bisa ditolerir.

“Komisi III DPR RI harus bertindak. Negara tidak boleh abai. Ini bukan insiden kecil. Ini tragedi besar yang menunjukkan kegagalan sistemik dari institusi keamanan. Evaluasi total harus dilakukan, dari pusat hingga daerah,” ujarnya.

Lebih jauh lagi, Syarif bahkan menyerukan agar posisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dipertimbangkan untuk diganti. Ia menilai, rangkaian peristiwa kekerasan, pembiaran, dan lemahnya ketegasan hukum di berbagai daerah sudah menjadi indikator bahwa kepemimpinan di tubuh Polri saat ini tidak lagi memadai menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat.

“Sudah saatnya negara mengevaluasi posisi Jenderal Listyo Sigit. Apakah masih layak memimpin institusi sebesar Polri ketika begitu banyak nyawa melayang dan kekacauan terjadi di mana-mana? Rakyat menuntut ketegasan, bukan pembiaran,” tegasnya dalam pernyataan tertulis.

Sikap keras dari HMI FH UMI ini menjadi salah satu suara kritis dari kalangan mahasiswa yang selama ini dikenal sebagai garda terdepan dalam mengawal demokrasi dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, mereka tidak hanya menyuarakan keresahan mahasiswa, tetapi juga membela kepentingan masyarakat sipil yang menjadi korban dari kegagalan sistem keamanan nasional.

“Kerusuhan di Makassar menjadi sinyal bahaya serius bagi stabilitas sosial-politik Sulawesi Selatan. Apabila tidak direspons dengan langkah cepat, tegas, dan transparan oleh aparat penegak hukum, bukan tidak mungkin peristiwa serupa akan terulang dan menggerus kepercayaan publik terhadap institusi keamanan negara,” tutupnya.