Kontroversi Pemilihan BEM FH UMI: Dugaan Keterlibatan Birokrasi Picu Kritik

klikkiri.co – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) merupakan lembaga tertinggi kemahasiswaan yang berfungsi menyalurkan aspirasi serta menjadi jembatan komunikasi antara mahasiswa dan pihak kampus. Karena itu, setiap pergantian kepemimpinan BEM selalu menjadi momentum penting dan dinantikan mahasiswa sebagai wujud pesta demokrasi di lingkungan perguruan tinggi.

Namun, semangat demokrasi itu tercoreng dalam Pemilihan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (FH UMI) periode 2025–2026. Proses yang seharusnya menjadi hak penuh mahasiswa justru menuai polemik akibat dugaan keterlibatan birokrasi kampus dalam penentuan hasil akhir.

Pemungutan suara yang digelar pada 1 Oktober 2025 menghasilkan dua kandidat teratas dengan jumlah suara imbang, yakni Annang Nirwan dan Irfan Sukram. Kondisi ini sempat menumbuhkan harapan akan dilaksanakannya putaran kedua untuk menentukan pemenang secara demokratis.

Namun, situasi berubah setelah Dekan FH UMI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1027/D.12/FH-UMI/X/2025 tertanggal 3 Oktober 2025, yang menetapkan Annang Nirwan sebagai Ketua BEM FH UMI terpilih. Keputusan tersebut didasarkan pada hasil fit and proper test yang dilakukan secara tertutup oleh pihak birokrasi kampus terhadap kedua calon.

Langkah itu memicu gelombang kritik dari Gema Gelgar Suryadi atau akrab disapa Gege merupakan demisioner pengurus BEM FH UMI periode 2024–2025, menilai keputusan tersebut mencederai prinsip demokrasi kampus.

“Walaupun dasar keputusan itu adalah hasil fit and proper test terhadap dua calon yang imbang, birokrasi kampus tidak seharusnya menjadi penentu. Pihak kampus mestinya bersikap netral,” ujar Gege.

Ia berharap pihak fakultas dapat menganulir keputusan tersebut dan mengembalikan proses pemilihan kepada mekanisme demokrasi mahasiswa melalui putaran kedua.

“Jika hal ini tidak dikembalikan pada mekanisme mahasiswa, kepercayaan terhadap lembaga kampus sebagai wadah aspirasi akan menurun,” tambahnya.

Kontroversi ini menjadi catatan penting bagi dunia kemahasiswaan FH UMI. Keterlibatan birokrasi dalam proses politik mahasiswa dinilai berpotensi mencederai independensi lembaga kemahasiswaan dan merusak citra kampus sebagai ruang belajar demokrasi.