Ketua Umum APPMBGI Buka Suara: Anggaran MBG Final, Tinggal Mengawal Pemanfaatannya

klikkiri.co – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia menegaskan bahwa polemik terkait anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya tidak lagi berfokus pada perdebatan politik anggaran, melainkan diarahkan pada penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatannya.

Ketua Umum APPMBGI, Dr. Abdul Rivai Ras, mengatakanbahwa secara prosedural dan politik, anggaran MBG telahdiputuskan bersama oleh pemerintah dan Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia.

“Anggaran MBG sudah menjadi keputusan politik negara dan telah disepakati melalui mekanisme konstitusional bersamaDPR. Karena itu, perdebatan tidak perlu lagi diarahkan pada adaatau tidaknya anggaran, melainkan pada bagaimanapemanfaatannya diawasi secara ketat, transparan, dan bertanggung jawab,” ujar Dr. Abdul Rivai Ras dalam keterangantertulis, Minggu, 01 Maret 2026.

Ia menegaskan, yang justru harus diperkuat saat ini adalahsistem pengawasan publik, tata kelola keuangan, sertamekanisme akuntabilitas hingga ke tingkat satuan pelayanan dan dapur pelaksana.

“Anggaran MBG adalah dana publik. Maka prinsip kehati-hatian, keterbukaan informasi, serta pertanggungjawabanpenggunaan dana per porsi harus menjadi perhatian utamasemua pihak,” katanya.

Menurut Dr. Abdul Rivai Ras, penguatan pengawasan menjadipenting di tengah besarnya skala program dan luasnyajangkauan pelaksanaan MBG di berbagai daerah.

Ia menilai, penguatan tata kelola anggaran juga merupakanpesan kehati-hatian bagi seluruh pelaksana di lapangan agar tidak menjadikan MBG sebagai sekadar proyek administratif.

“Ini harus menjadi warning bagi seluruh pengelola dapur, mitra, dan pemangku kepentingan, bahwa MBG bukan ruangkompromi untuk praktik tidak akuntabel. Kepercayaan publikterhadap program ini ditentukan oleh seberapa serius negara menjaga integritas pengelolaannya,” ujarnya.

Di sisi lain, Dr. Abdul Rivai Ras menegaskan bahwa APPMBGI memandang MBG sebagai kebijakan strategis jangka panjang, bukan hanya program sosial jangka pendek.

Menurut dia, dampak MBG tidak berhenti pada pemenuhan gizianak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan, tetapi juga memiliki efek berganda terhadap pembangunan sosial, ekonomi, bahkan posisi strategis Indonesia ke depan.

“MBG adalah investasi sumber daya manusia. Jika dikelolasecara konsisten dan berintegritas, program ini akanberkontribusi besar terhadap kualitas generasi produktifIndonesia di masa depan,” kata dia.

Dr. Abdul Rivai Ras menilai, perbaikan status gizi anak sejakdini merupakan fondasi utama bagi terbentuknya kualitas modal manusia yang lebih sehat, produktif, dan kompetitif.

“Dalam jangka panjang, MBG akan memperkuat basis modal manusia Indonesia. Inilah yang menjadi prasyarat utama bagiterciptanya bonus demografi yang berkualitas, bukan sekadarbonus jumlah penduduk usia kerja,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menilai bahwa keberhasilan MBG akan membawadampak berlapis.

Secara sosial, MBG memperkuat perlindungan kelompok rentandan memperkecil ketimpangan akses gizi.

Secara ekonomi, MBG mendorong perputaran ekonomi lokalmelalui rantai pasok pangan, pelibatan UMKM, petani, sertatenaga kerja dapur.

Dalam perspektif yang lebih luas, ia menilai MBG juga memiliki implikasi geopolitik jangka panjang.

“Negara dengan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif akan memiliki daya saing dan daya tawar yang lebihkuat di tingkat regional maupun global. Karena itu, MBG pada dasarnya adalah bagian dari investasi strategis negara,” kata Dr.Abdul Rivai Ras.

Namun demikian, ia kembali mengingatkan bahwa seluruhpotensi tersebut hanya dapat terwujud apabila pengelolaananggaran dan pelaksanaan program dijaga secara ketat.

“Bonus demografi tidak datang otomatis. Ia hanya akan menjadikeuntungan apabila kualitas manusianya benar-benar dibangun. Dan kualitas itu sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, integritas pelaksanaan, serta tata kelola anggaran yang bersih,” tegasnya.

APPMBGI, lanjut dia, mendukung langkah-langkah penguatantransparansi dan akuntabilitas yang saat ini terus didorong oleh pemerintah, termasuk kewajiban pelaporan penggunaananggaran dan penguatan sistem pengawasan internal.

“Kami mendorong agar keterbukaan data pemanfaatan anggaranMBG dapat diakses publik secara lebih luas, sehinggamasyarakat dapat ikut mengawasi jalannya program,” ujarnya.

Menurut Dr. Abdul Rivai Ras, pengawasan publik justrumenjadi kunci untuk menjaga MBG tetap berada pada tujuanutamanya, yakni pembangunan manusia, bukan kepentinganjangka pendek.

“Dengan skala anggaran yang besar, risiko penyimpangan selaluada. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas bukan hanyatuntutan administrasi, tetapi kebutuhan mendasar agar MBG tidak kehilangan legitimasi sosialnya,” katanya.

Ia menegaskan bahwa APPMBGI siap berperan aktif dalammenjaga tata kelola pelaksanaan MBG di tingkat pelaksana, khususnya dapur dan jejaring mitra di daerah.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran MBG benar-benar berkontribusi pada kualitas gizi, keselamatanpangan, dan penguatan ekonomi lokal,” ujarnya.

Dr. Abdul Rivai Ras menutup pernyataannya denganmenegaskan bahwa saat ini bangsa Indonesia tidakmembutuhkan perdebatan yang melelahkan soal keputusanpolitik yang sudah final, tetapi justru membutuhkan kerjabersama untuk memastikan program berjalan dengan benar.

“Anggaran MBG sudah final. Tugas kita sekarang adalahmengawalnya. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan, agar MBG benar-benar menjadi investasi masa depan bangsa, bukan sekadar angka dalam laporan anggaran,” pungkasnya.