Aksi di Polres Bone, PMII Bone Desak Penanganan Penganiayaan Salomekko serta Persoalan BBM dan LPG

klikkiri.co – Kasus penganiayaan yang terjadi di Kecamatan Salomekko menjadi sorotan utama dalam aksi demonstrasi Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bone di Polres Bone, Jumat (21/8/2026).

Dalam aksi tersebut, PC PMII Bone meminta pihak kepolisian memberikan kepastian terhadap proses penanganan kasus tersebut. PMII menilai setiap laporan masyarakat harus mendapatkan penanganan yang serius, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Massa aksi mempertanyakan perkembangan penanganan kasus penganiayaan di Salomekko yang dinilai membutuhkan perhatian lebih dari aparat penegak hukum. PMII Bone meminta agar perkara tersebut tidak berlarut-larut sehingga masyarakat mendapatkan kepastian mengenai proses hukum yang sedang berjalan.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kapolres Bone menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti kasus penganiayaan tersebut. Ia bahkan menyatakan siap mengambil alih penanganan perkara apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat Polsek Salomekko.

“Akan kami tindaklanjuti. Jika kemudian tidak bisa diselesaikan di Kapolsek Salomekko, akan saya ambil alih langsung di sini, sesuai arahan Kapolda Sulsel.”

Pernyataan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam dialog antara massa aksi dan pihak Polres Bone. PMII Bone berharap komitmen tersebut dapat diwujudkan melalui proses penanganan yang jelas dan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut.
Selain kasus penganiayaan di Salomekko, PC PMII Bone juga membawa persoalan BBM subsidi dan LPG 3 kilogram dalam aksi tersebut.

Untuk BBM subsidi, PMII menyoroti kelangkaan yang masih dirasakan masyarakat serta dugaan adanya persoalan dalam distribusi. Menurut PMII, kondisi tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh, termasuk pola pembelian dalam jumlah besar, penggunaan Surat Rekomendasi, transaksi berulang, hingga potensi pelangsiran dan penyalahgunaan BBM subsidi.

PMII Bone menilai masyarakat berhak memperoleh BBM subsidi secara wajar ketika datang ke SPBU. Karena itu, kelangkaan yang terjadi berulang kali harus menjadi bahan evaluasi terhadap sistem distribusi dan pengawasan.

Sementara itu, persoalan LPG 3 kilogram juga menjadi perhatian karena menyangkut kebutuhan sehari-hari masyarakat, khususnya rumah tangga dan pelaku usaha mikro.

PMII meminta pengawasan terhadap distribusi LPG diperkuat agar kelangkaan tidak terus membebani masyarakat dan LPG subsidi benar-benar dapat diperoleh oleh kelompok yang berhak.

Ketua PC PMII Bone, Zulkifli, menegaskan bahwa sejumlah persoalan tersebut merupakan bentuk keresahan masyarakat yang perlu mendapatkan respons konkret dari pihak berwenang.

Menurutnya, aksi yang dilakukan bukan sekadar menyampaikan kritik, tetapi menjadi bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap persoalan publik, terutama ketika menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan kepastian penegakan hukum.

Sementara itu, Jenderal Lapangan aksi, Farhan, menegaskan bahwa PMII Bone akan terus mengawal perkembangan dari aspirasi yang telah disampaikan di Polres Bone.

PMII Bone berharap seluruh persoalan yang telah disampaikan tidak berhenti pada forum dialog, melainkan ditindaklanjuti secara konkret, baik terkait kasus penganiayaan di Salomekko maupun persoalan BBM subsidi dan LPG 3 kilogram.

Bagi PMII Bone, kepastian hukum dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat merupakan dua hal yang sama-sama penting untuk dijamin oleh negara. Karena itu, pihaknya memastikan pengawalan terhadap persoalan tersebut akan terus dilakukan hingga terdapat kejelasan tindak lanjut.