Penataan Parkir Jadi Cerminan Kota, Appi Minta Direksi Parkir Tak Berhenti Berbenah

klikkiri.co — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menegaskan bahwa wajah sebuah kota yang teratur dapat dilihat dari bagaimana sistem dan tata kelola perparkirannya dijalankan.

Menurut Appi, persoalan parkir bukan sekadar mengenai tempat kendaraan berhenti, tetapi berkaitan erat dengan kedisiplinan masyarakat, keteraturan tata ruang, hingga kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan.

Hal itu disampaikan Appi saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Peresmian Kantor Unit Pelayanan Parkir (UPP) Anjungan Pantai Losari Kota Makassar, yang dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H Tahun 2026 serta Grand Opening penerapan sistem pintu penghalang atau barrier gate parkir di kawasan Anjungan Pantai Losari, Jumat (11/9/2026).

“Saya selalu mengatakan dari awal bahwa cerminan dari kota yang teratur dilihat dari seperti apa sistem dan tata kelola perparkirannya. Maka dari itu, penting sekali untuk kita semua dengan sangat serius mengurus yang namanya persoalan parkir,” kata Appi.

Ia mengakui, membenahi sistem perparkiran di Kota Makassar bukan pekerjaan mudah. Persoalan tersebut menyangkut banyak aspek sosial yang membutuhkan penataan secara bertahap dan konsisten.

Karena itu, Appi meminta jajaran PD Parkir Makassar Raya untuk menjalankan tugas dan kewenangannya secara sungguh-sungguh.

Termasuk menghadirkan berbagai inovasi agar perusahaan daerah tersebut tidak hanya berorientasi pada pendapatan, tetapi juga mampu menciptakan sistem perparkiran yang tertib.

“Saya lihat beberapa waktu setelah proses pelantikan atau pengangkatan direksi yang baru, ini benar-benar menjalankan berbagai macam terobosan untuk memastikan dan memaksimalkan,” ujarnya.

“Bagaimana perusahaan daerah ini tidak hanya mencari keuntungan, tapi bisa mengatur dengan baik kondisi perparkiran yang ada di Kota Makassar,” tambah Appi.

Mantan CEO PSM itu juga mengingatkan agar penegakan aturan parkir dilakukan secara konsisten dan tidak tebang pilih.

Menurutnya, pemerintah harus berani menjalankan regulasi yang telah ditetapkan meskipun dalam praktiknya terdapat tantangan sosial di lapangan.

Meski demikian, Appi meminta proses penataan tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan kekeluargaan.

Ia mengapresiasi jajaran direksi dan seluruh tim PD Parkir yang selama ini berupaya menyelesaikan persoalan di lapangan dengan cara yang baik.

Namun, ia menegaskan bahwa ketika pendekatan persuasif tidak lagi efektif, PD Parkir harus mampu mengambil langkah penertiban sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku.

“Ini bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi dengan segala macam terobosan-terobosan, akhirnya sekarang ini kita bisa melihat ada beberapa perubahan yang signifikan yang terlihat di Kota Makassar,” jelasnya.

Selain pembenahan sistem parkir, Appi mengungkapkan bahwa PD Parkir Makassar Raya juga tengah membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan unit-unit bisnis baru.

Ia menargetkan, paling lambat tahun depan, sejumlah unit bisnis baru dapat mulai terlihat dan dikembangkan di Kota Makassar.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah konsep building parking atau parkir bertingkat.

Menurut Appi, konsep tersebut dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan parkir, khususnya di kawasan yang memiliki tingkat kepadatan kendaraan tinggi.

“Building parking ini adalah salah satu cara untuk menyiasati lahan sempit yang tidak tersedia atau lahan sempit yang tidak bisa kita maksimalkan untuk mampu diutilisasi penggunaannya untuk memberikan income secara bersama,” terangnya.

Skema pengelolaannya, kata Appi, dapat dilakukan melalui sistem sewa maupun kerja sama dengan pihak lain.

Namun, pengelolaan dan pengembangannya tetap harus berada dalam koordinasi PD Parkir.

Dia menilai, keberadaan fasilitas parkir alternatif menjadi penting agar pemerintah tidak sekadar melarang masyarakat memarkir kendaraan di lokasi tertentu tanpa memberikan solusi.

“Kalau kita lihat beberapa daerah atau wilayah yang memang selalu padat dengan kendaraan parkir,” ungkpanya.

“Nah, ini yang harus kita urai, harus memberikan ruang. Karena tidak mungkin kita melarang tapi kita tidak memberikan solusi atau alternatif,” lanjut Munafri.

Ia juga mendorong PD Parkir untuk mempercepat transformasi sistem pengelolaan parkir dari pola manual menuju sistem yang lebih modern dan berbasis teknologi.

Dengan sistem tersebut, ia berharap masyarakat tidak lagi harus berhadapan dengan persoalan parkir yang tidak tertib, termasuk keberadaan juru parkir (jukir) liar.

Menurut Appi, PD Parkir juga telah memiliki sistem untuk membantu mengidentifikasi jukir resmi dan jukir liar. Sistem tersebut diharapkan menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat.

Karena itu, ia meminta PD Parkir tidak berhenti melakukan inovasi dan terus memaksimalkan kewenangan yang diberikan pemerintah kota dalam mengelola perparkiran.

“Jangan berhenti untuk terus bisa memaksimalkan apa yang diberikan atau wewenang yang diberikan dalam rangka mengelola proses perparkiran yang ada di Kota Makassar,” pesan Appi.

Ia berharap transformasi pengelolaan parkir ke depan tidak semata-mata mengejar peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang lebih tertib, modern, transparan, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kota Makassar.

Ketua IKA FH Unhas itu, juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya, penataan parkir tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan dan pemahaman masyarakat sebagai pengguna layanan.

Appi menegaskan, Pemerintah Kota Makassar akan terus memberikan dukungan kepada PD Parkir dalam melakukan pembenahan.

“Kalau parkirnya semrawut, ya ini akan berdampak ke sistem pengelolaan pemerintahan yang ada. Kalau parkirnya bagus, ya akan memperlihatkan juga bahwa ini adalah sistem pengelolaan yang baik,” pungkasnya. (*)